Pemprov Malut Target 700 RTLH tersebar di 10 Kabupaten/Kota

SOFIFI, BRN – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) resmi meluncurkan program pembangunan 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Program ini diluncurkan secara simbolis di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Kamis (22/5/2025), bertepatan dengan peluncuran Kampung Nelayan dan penyerahan bantuan kepada masyarakat.

Program tersebut menyasar masyarakat dengan kategori miskin ekstrem, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara, Musrifah Alhadar, menjelaskan bahwa program ini merupakan prioritas utama kepala daerah di tahun anggaran 2025.

Menurutnya, 700 unit rumah yang akan dibangun tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, dengan prioritas utama pada tiga wilayah: Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

“Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat miskin ekstrem yang tinggal di rumah tidak layak huni. Anggaran sebesar 23 miliar telah ditetapkan dalam pagu tahun ini sesuai hasil perencanaan dan kebutuhan di lapangan,” jelas Musrifah.

Pelaksanaan program RTLH ini akan menggunakan skema swakelola berbasis masyarakat, di mana pelaksanaan pembangunan tidak akan melibatkan kontraktor atau pihak ketiga. Seluruh pekerjaan akan dilaksanakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat.

“Pelaksanaan program ini mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan peraturan gubernur yang menjadi pedoman utama. Tidak ada pihak ketiga. Semua dikerjakan langsung oleh masyarakat, agar mereka benar-benar merasa memiliki dan menikmati hasilnya,” tegas Musrifah. (brn)