Pemkot Rakor Pembangunan RSUD Kota Ternate
|
| Kaban Bappelitbangda Kota Ternate : Rizal Marsaoly |
TERNATE, BRN – Pemerintah Kota Ternate terus melakukan rapat koordinasi terkait tahapan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, dalam rapat tadi (Selasa, 4/10) dilakukan evaluasi kembali persiapan rencana pembangunan rumah sakit. Sejauh ini, apa yang menjadi tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya, kurang lebih akan memberi penguatan infastruktur pembangunan RSUD. Juga mematangkan administrasi, aturan dan ketentuan terkait dengan tata cara proses pembangunan.
“Pertemuan tadi juga Wali Kota meminta agar tim ini lebih diperluas karena ini akan dilibatkan Kepala BKPSDM. Karena ini ada keterkaitan SDM yaitu, rekrutmen tenaga medis dan kesehatan,” ucap Rizal kepada wartawan, Selasa (4/10/).
Lanjut Rizal, ada juga draft sebagai langkah awal memulai proses kerjasama. Wali Kota juga akan meminta Kabag Hukum untuk mengkaji dokumen-dokumen dan poin-poin yang dikerjasamakan selama 10 tahun.
” Jadi rancangan kerjasama dari PT WIKA (pihak rekanan) ini kurang lebih 10 tahun, dengan konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) terkait pembangunan RSUD Ternate,”ungkapnya.
Dia menambahkan, jika ada keraguan pembangunan RSUD dalam memberatkan APBD, maka menurutnya KPBU adalah pola kerjasama yang diharapkan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD murni.
” Tapi melakukan investasi dan investasi KPBU itu, sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, yang mengatur dalam beberapa bidang. Salah satunya bidang kesehatan yang dilakukan Pemkot bersama PT WIKA,” paparnya.
Memang, kata Rizal, pernah membuat simulasi anggaran pembangunan RSUD sebesar Rp 169 miliar. Maka dengan model kerjasama 10 tahun itu yang dimulai tahun 2025-2034, akan ada masa pemanfaatan operasional yang memberi nilai tambah bagi PAD.
” Tapi, sebelumnya kita juga akan melakukan konsultasi dengan DPRD. Dan dengan anggaran Rp 169 miliar itu, sudah termasuk pendapatan usaha dari operasional RSUD. Karena dari pihak PT WIKA sudah membuat proyeksi 10 tahun terhadap pemanfaatan RSUD. Sehingga, tidak murni anggaran pembangunan RSUD sebesar Rp 169 miliar dibebankan ke APBD,”tambahnya.
Bahkan, katanya, ada beberapa usaha yang akan mendukung di zonasi reklamasi Kalumata (lokasi pembangunan) RSUD. Misalnya di lantai dasar ada tempat usaha di luar usaha kesehatan atau aktivitas kesehatan.
Baca Juga:
Yang paling utama menurutnya, pemerintah melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Lembaga penjaminan mutu itu akan mendapatkan alokasi anggaran, entah itu melalui DAU, atau DAK. Ketika RSUD sudah dibangun, komitmen Pemda memperhatikan keselamatan warga, itu sudah ada.
“Maka kemungkinan prioritas DAK untuk membantu RSUD. Misalnya, penyediaan fasilitas alat kesehatan yang bagus agar tidak lagi berobat di luar Maluku Utara. Bahkan kehadiran RSUD juga akan menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri Sekda Kota Ternate Jusuf Sunya, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, Kadis PUPR, Kadis Perkim, PLT Kadis Kesehatan, Kepala ULP, Kepala Inspektorat, Kabag Kerjasama Setda Kota Ternate, Kabag Hukum Setda Kota Ternate.(ham/red)
Artikel Terkait
