Pemkab Halbar Sampaikan Penjelasan Ranperda APBD 2018

Danny Missy saat membacakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018. (foto: Humas DPRD Halbar/haryadi)

JAILOLO, BRN – Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Halmahera Barat menyampaikan penjelasan
ranperda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di ruang Paripurna DPRD Halbar, Senin (8/7).

Bupati Halbar Danny Missy menyatakan, penyampaian
ranpreda ini merupakan tugas pemerintahan yang wajib dilaksanakan setiap tahun
anggaran. Paripurna hari ini adalah suatu mekanisme konstitusi yang wajib
dilaksanakan setiap pemerintah daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“ Untuk memenuhi ketentuan tersebut sesuai
dengan diamanatkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah,” ujar
Danny.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintah yang baik perlu adanya variasi dari instansi pemerintah daerah
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masyarakat. Ini dapat dilihat dari upaya
mempertahankan tata kelola keuang yang baik sehingga berujung pada predikat
opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Malut 24 Mei
2019 lalu.

“ Kita tekankan baik eksekutif maupun
legislatif mengedepankan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi serta pernyataan
standar pemerintah. Berkat usaha dan komitmen bersama dalam mengikuti aturan
regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis, alhamdulillah apa yang dharapkan  tercapai juga, yaitu memperoleh opini WTP,” terangnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemkab Halbar meyebut
keberhasilan meraih opini WTP tahun ini merupakan suatu prestasi sangat membanggakan.
Kendati begitu, dia mengaku terus meningkatkan kualiatas atau etos kerja sebagai
bentuk menjaga dan mepertahankan prestasi yang diraih tersebut.

“ Terus berupaya semaksimalkan mungkin agar
pertahankan prestasi ini pada tahun-tahun selanjutnya,” akui Danny. (haryadi/red)