Pemda Halmahera Barat Belum Bayar Dana Operasional PKH

HALBAR, BRN – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara belum membayar sharing anggaran dan operasional Program Keluarga Harapan (PKH).

Pasalnya, dari awal tahun 2023 hingga memasuki tahun 2024, anggaran tersebut tak kunjung dibayar dan masih kandas di Kas Daerah.

Kordinator kabupaten (Korkab), Ayub Sani Ibrahim kepada wartawan, Senin(3/1/2024) mengatakan, dana sharing ini sangat penting karena berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman PKH pendamping di lapangan.

“Ada banyak jenis bansos yang meliputi  PKH dan BLT el-Nino, tapi mirisnya kami tidak mendapatkan kesempatan sharing anggaran serta operasional itu,”ujarnya.

Menurutnya, Dinas sosial telah mengusulkan terkait dengan sharing anggaran maka kami meminta agar segera dicairkan.

“kepala dinas sosial dan keuangan harus mencari solusi agar anggaran segera dicairkan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, ” tandasnya. (UL/red)