Nurlaela Menilai Tim Asistensi Membantu Kerja DPRD

Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela syarif

TERNATE, BRINDOnews.com – Badan
Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)  Kota Ternate melaksanakan
kunjungan kerja (Kuker) ke DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Selasa
(12/9/17).

Kuker
Bapemperda DPRD Kota Ternate ke DPRD Halbar dengan agenda pemanfaatan tim
asistensi dalam membantu tugas-tugas DPRD, terutama di bidang legislasi dan
penyusunan Peraturan Daerah inisiatif DPRD.

Ketua
Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela syarif menyampaikan, meski agenda
kunjungan kali ini terkait dengan pelibatan Tim Asistensi DPRD Halbar dalam
urusan legialasi, akan tetapi ada fakta lain yang menjadi perdebatan dalam
pertemuan ini, dimana perdebatan terkait persoalan lemahnya implementasi program
dan kegiatan Segitiga Emas.

Sekedar
diketahui, program Segitiga Emas yang melibatkan Kota Ternate, Kota Tidore dan
Kabupaten Halbar merupakan program integrasi di bidang pertanian,  perikanan dan pariwisata.

Akan
tetapi, sesuai informasi dari anggota Fraksi PDIP, Theresia yang mewakili
Daerah Pilih (Dapil) Kecamatan Tabaru, menilai perkebunan disana pasca panen
sudah tidak diperhatikan lagi dan tidak dikembangkan.

“Bapemperda
DPRD Kota Ternate bersama Halbar sama-sama akan menggandeng Kota Tidore, guna menindak
lanjuti program segi tiga emas dan diseriusi lewat forum parlemen segitiga emas
yang melibatkan DPRD Kota Ternate,  DPRD
Kabupaten Halbar dan DPRD Kota Tidore,” ungkap Anggota DPRD Ternate yang akrab disapa Nella.

Politisi
Nasdem ini juga menambahkan, di Provinsi Maluku Utara, menurutnya Kabupaten
Halbar sudah sangat baik melibatkan tim asistensi untuk semua alat kelengkapan,
serta tugas dan fungsi Dewan.  Tim
asistensi melibatkan pihak akademisi yang kompeten di bidangnya untuk
memperkuat fungsi dan tugas DPRD dalam berbagai hal.

Lanjutnya,
DPRD Kota Ternate selama ini hanya memanfaatkan staf ahli fraksi,  sementara tim asistensi untuk fungsi
legislasi, anggaran dan komisi tidak pernah melibatkan pihak ahli yang sesuai
bidangnya.

“Sebenarnya,
ini urgent karena seluruh anggota dewan bukan sarjana hukum,  punya keterbatasan waktu membaca dan
lain-lain,  jadi tim asistensi khususnya
legislasi mutlak harus ada,” Tandas Nurlela.

Selain
itu,  dalam pertemuan yang langsung
disambut oleh Ketua DPRD, Ketua Bapemperda dan anggota DPRD Halbar terdapat
sejumlah persoalan lain yang dibicarakan, seperti persoalan gagasan segi tiga
emas yang dinilai “mati suri” dan seakan hanya seremonial saja.

Baca Juga:

Kaban BPKD Instruksikan Bidang Akuntasi Fokus Penataan Asset

Nurlela
menilai, lemahnya pengelolaan transportasi laut, seperti armada speed boat yang
banyak masalah,  persoalan pengihan aset Halbar
ke Ternate, persoalan perdagangan sapi di Halbar dan Ternate, juga turut
dibicarakan dalam pertemuan ini. “DPRD akan turut intervensi terkait
program Segitiga Emas ini,” tuntasnya. (rc)