NTP Picu Tingginya Kemiskinan dan Pengangguran di Malut

Kota Ternate Pengangguran Tertinggi
Pertama

Foto ini diambil dalam dokumen Indeks Pembangunan Manusia oleh BPS Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba menyatakan, Indeks
Pembangunan Manusia atau IPM di Maluku Utara sepanjang 2019 sebesar 67,76. IPM
itu lebih tinggi dari periode sebelumnya yang sebesar 68,70 persen.

Abdul Gani mengemukakan, kenaikan terjadi pada semua komponen.
Trend positif ini sejalan dengan membaiknya kualitas kesehatan, pendidikan dan
daya beli masyarakat atau tingkat pengeluaran masyarakat.

Gubernur Maluku Utara (Malut) dua periode ini bilang,
pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar 6,13 persen dari yang
ditargetkan 6,8. Penyebabnya adalah kontraksi lapangan usaha industri pengolahan
seiring fokus perusahaan tambang mempercepat penyelesaian pembangunan smelter.

“Sementara inflasi periode 2019 berada di angka 2,02 persen,
menurun signifikan dari target 3 plus
minus 1 persen,” kata Abdul Gani saat menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Malut, Selasa (28/4)
di Sofifi.

Grafik IPM di Maluku Utara. Source : BPS Maluku Utara.

Badan Pusat
Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat,peningkatan
nilai indeks pada tahun 2019 terjadi pada seluruh komponen. Kesehatan dengan
nilai indeks sebesar 74,12. Pendidikan berada pada posisi  kedua dengan nilai indeks 67,86 dan Indeks
Pengeluaran berada pada posisi terakhir dengan nilai indeks sebesar 64,47. Ini
menunjukkan capaian pembangunan manusia  di
bidang kesehatan relatif  lebih baik
dibandingkan bidang pendidikan dan ekonomi.

BPS menyebutkan,
laju pertumbuhan IPM Maluku Utara kurun waktu 2015-2019 tertinggi terjadi di 2019
yaitu 1,39 persen. Tumbuhnya IPM tersebut bahkan di atas pertumbuhan IPM nasional.
Pada tahun 2019 laju pertumbuhan IPM nasionalsebesar
0,74 persen.

“Secara
peringkat, IPM Provinsi Maluku Utara tahun 2019 berada pada posisi ke-27 se-Indonesia.
Secara regional, capaian IPM semua Provinsi se-Sulampua tergolong sedang, kecuali
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang tergolong tinggi.
Secara peringkat, IPM Provinsi Maluku Utara berada peringkat ke-6 di atas
Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua,” tulis BPS dalam dokumen Indeks Pembangunan Manusia Maluku Utara 2019.

Baca Juga:

Pesan Bupati James saat Buka Perayaan Natal Akbar di Tabaru

Desember 2, 2023

Diduga Mafia Proyek DAK, Desak Kejati Panggil dan Periksa Sekertaris Dikbud Malut

November 23, 2023

Diduga Kebal Hukum FPAK-MU  Tantang APH Panggil dan Periksa Farid Abaed

November 23, 2023

Dinas Pertanian Malut Gelar Rakor Pencanangan dan Percepatan Gerakan Tanam:

September 14, 2023

Laju pertumbuhan IPM Maluku Utara 4 tahun terakhir. Source : BPS Maluku Utara.

Kemiskinan dan Pengangguran Masih
Tinggi

Abdul Gani menyebut angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku
Utara mengalami kenaikan. Tingkat kemiskinan naik 6,77 persen dari sebelumnya 6,44
persen. Naiknya presentasi orang miskin ini dipicu nilai tukar petani (NTP)
pada sektor dan sub sektor perkebunan rakyat dan faktor alam. 44.063 jiwa
mengungsi dan 2.900 rumah rusak akibat gempa bumi di Halmahera Selatan September
2019 lalu ikut mendongkrak naiknya grafik kemiskinan itu. “Sedangkan tingkat
pengangguran naik dari 4,77 menjadi 4,97 persen,” katanya.

Maluku Utara merupakan provinsi dengan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) tertinggi pada Agustus 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Maluku Utara sebesar 4,97 persen. Jumlah pengangguran di Maluku Utara
pada Agustus 2019 bertambah 27,3 ribu orang atau naik 1,5 ribu orang dibanding
Agustus 2018. Sementara tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan. TPAK Agustus 2019
tercatat sebesar 64,49 persen, turun 0,72 persen dibanding Agustus 2018.

“Secara
umum, angka tersebut menunjukkan bahwa pada Agustus 2019 sebanyak 64,49 persen
penduduk Maluku Utara yang berusia 15 tahun keatas aktif atau berusaha aktif dalam
kegiatan ekonomi. Sedangkan 35,51 persen sisanya melakukan kegiatan sekolah,
mengurus rumah tangga, maupun kegiatan lain yang bukan kegiatan ekonomi,” tulis
BPS dalam dokumen keadaan ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Agustus 2019.

Adapun kota dengan angka pengangguran terbesar pertama adalah
Kota Ternate. Jumlah pengangguran di kota bermotto Bahari Berkesan ini meningkat 6,3 ribu orang dibanding posisi Agustus 2018 sebesar 5,7 ribu orang. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pun iktu
melonjak menjadi 98,7 ribu orang dari tahun sebelumnya 90,5 ribu orang.

“Penduduk bekerja paling sedikit ada di Kabupaten
Halmahera Tengah, yaitu sebesar 22,7 ribu orang, atau sekitar 4,35 persen dari
total penduduk bekerja di Maluku Utara,” tulis BPS.

Indikator ketenagakerjaan menurut kabupaten/kota, Agustus 2019. Sourve : BPS Maluku Utara.

(han/red)