Brindonews.com
Beranda Nasional Maluku Utara Masuk 10 Besar dengan Ketergantungan Transfer Dana Pusat

Maluku Utara Masuk 10 Besar dengan Ketergantungan Transfer Dana Pusat

Ilustrasi.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat ada 10
provinsi yang masih menaruh harap besar pada transfer dana dari Pemerintah
Indonesia.
Maluku Utara adalah salah satunya.





 

Keuangan daerah masuk dalam kategori belum mandiri membuat
provinsi dengan gubernur dua prodie Abdul Gani Kasuba itu menjadi perhitungan. 10
provinsi berstatus belum mandiri itu masing-masing Aceh, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi
Barat, Maluku
, Maluku Utara, dan Papua Barat.

 





Di lansir dari CNN Indonesia
yang dikutip brindonews, status
belum mandiri tersebut tercermin dari hasil pengukuran Indeks Kemandirian
Fiskal atau IKF terhadap 33 provinsi di Indonesia. Menurut pengukuran IKF, bila
nilai berada di kisaran 0 sampai di bawah 0,25, maka provinsi tersebut masuk
kategori belum mandiri atau masih bergantung pada transfer dana dari pusat.
Sementara nilai di atas atau sama dengan 0,25 sampai kurang dari 0,5 dinyatakan
sudah menuju kemandirian.

 

Selanjutnya, bila nilai lebih dari atau sama dengan 0,5
sampai kurang dari 0,75 masuk kategori mandiri. Sisanya, untuk daerah dengan
nilai IKF lebih atau sama dengan 0,75 sampai kurang 1 maka dinyatakan sangat
mandiri.





 

Made with Flourish 





 

Selain mencatat status belum mendiri, BPK juga mencatat
sebanyak 16 provinsi lain berstatus menuju mandiri. Diantaranya Sumatera Utara
(0,4282), Sumatera Barat (0,3541), Riau (0,3866), Jambi (0,3489), Sumatera
Selatan (0,3589), Bengkulu (0,2556), dan Lampung (0,4049).

 





Lalu, Bangka Belitung (0,2844), Kepulauan Riau (0,3402),
Yogyakarta (0,3344), Nusa Tenggara Barat (0,3509), Kalimantan Barat (0,3802),
Kalimantan Tengah (0,3294), Kalimantan Selatan (0,4532), Sulawesi Tengah (0,2677),
Sulawesi Selatan (0,3776).

 

Sedangkan tujuh provinsi yang sudah berstatus mandiri,
yaitu DKI Jakarta (0,6365), Jawa Barat (0,5140), Jawa Tengah (0,5383), Jawa
Timur (0,5671), Banten (0,5290), Bali (0,5367), dan Kalimantan Timur (0,5220).
Namun, tidak ada satu provinsi pun yang berstatus sangat mandiri.





 

Selain memeriksa IKF pemerintah daerah tingkat provinsi,
BPK juga menilai tingkat kemandirian fiskal pemerintah skala kabupaten dan
kota. Hasilnya, tidak ada kabupaten dan kota yang masuk kategori sangat
mandiri.

 





Kabupaten yang masuk kategori mandiri pun cuma satu,
yaitu Kabupaten Badung (0,5420). Sementara kota yang mandiri ada dua, yakni
Kota Surabaya (0,5685) dan Kota Tangerang Selatan (0,5121).

 

Untuk kabupaten yang menuju kemandirian ada 8, di
antaranya Kabupaten Gianyar (0,2634), Kabupaten Gresik (0,3146), Kabupaten
Tangerang (0,4666), Kabupaten Sidoarjo (0,4077), dan Kabupaten Bekasi (0,4289).





 

Sedangkan kota berstatus menuju kemandirian ada 26, di
antaranya Kota Palembang (0,2795), Kota Denpasar (0,3723), Kota Bekasi (0,4024)
Kota Tangerang (0,4519), dan Kota Semarang (0,4554).

 





Sisanya, 369 kabupaten dan 64 kota masuk kategori belum
mandiri, di antaranya Kabupaten Sorong (0,0558), Kabupaten Kutai Timur
(0,0647), Kabupaten Poso (0,0789), Kabupaten Lombok Barat (0,1209), dan
Kabupaten Banyuwangi (0,1478).

 

Lalu, Kota Sorong (0,0923), Kota Makassar (0,0998), Kota
Ambon (0,1188), Kota Tasikmalaya (0,1743), dan Kota Padang (0,2306). (red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *



Iklan