Komisi III Deprov Ragukan Simpulan Investigasi DLH Malut

SOFIFI, BRN – Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara meragukan simpulan tim investigasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku Utara. Farida Djama menyebut, simpulan tersebut prematur.

Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara ini mengatakan, sekalipun baru simpulan sementara, tanggapan DLH yang menyebutkan perubahan warna air Sungai Sagea bukan imbas aktivitas pertambangan di sekitar Boki Maruru dianggap terlalu dini. Klaim terjadinya longsor dan sedimen penyebab perubahan air Boki Maruru tidak masuk akal.

“Pernyataan Kepala DLH Fachrudin Tukuboya terlalu cepat. Kalau DLH beralasan karena ada longsoran atau perubahan alam, tentunya ini campur tangan manusia. Yang terjadi saat ini di Kali Sagea bisa dibilang sangat parah dan memprihatinkan, kondisi sungai maupun masyarakat sekitar kena dampak. Apalagi ini hanya berselang dua hari, di tanggal 4 September itu DLH keluarkan rekomendasi penghentian aktivitas, di tanggal 6 September sudah simpulan,” katanya, Kamis, 7 September.

Politisi Golkar ini menyarankan DLH agar serius menangani pencemaran Kali Sagea di Halmahera Tengah. Menurut Farida, ini merupakan kerusakan yang luar biasa.

“Perlu ada penelurusan lebih jauh lagi, sebab sebelum air sugai sebelumnya terlihat jernih. Tidak menutup kemungkinan, ini diakibatkan karena aktivitas pertambangan yang begitu masif. Kalau bukan akibat dari tambang terus dari mana. Kita akan panggil DLH dan ESDM untuk minta kejelasan, karena masyarakat di sana dirugikan,” sebutnya.

Dinas ESDM Maluku Utara belum mengambil atas pencemaran. Suryanto Andili mengatakan, ESDM akan bertindak kalau DLH sudah selesai menginvestigasi.

“Belum bertindak karena masih menunggu hasil investigasi DLH. Saya lagi menunggu investigasi mereka,” katanya. **