Beranda Daerah Kerja Keras Danny Berbuah Hasil

Kerja Keras Danny Berbuah Hasil

Oleh brindonews.com - Maret 25, 2019, 8:37 pm

HALBAR, BRN –
Pemkab Halmahera Barat kembali mendapat kucuran dana. Dana senilai miliaran itu
di dapat berkat koordinasi secara intens Danny Missy dan Pemerintah Provinsi Maluku
Utara (Malut).

Kepastian
kucuran dana tersebut dibenarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Malut, Samsuddin Banyo saat menghadiri pembukaan musyawarah perencaan
pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten
Halbar tahun 2020, Senin (25/3).

Samsuddin
mengatakan, dana senilai Rp 80 miliar itu didapat atas berkat komunikasi dan
koordinasi Bupati Halbar Danny Missy ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut. Bantuan
itu menunjukan komitmen Pemprov Malut mendukung Pemkab Halbar dalam hal
pembangunan infrastruktur, karena itu program skala prioritas pemprov dan kabupaten/kota
harus sinergi.

“ Untuk
tahun ini, pemprov mengalokasikan anggaran Rp. 54 miliar, untuk insfrastruktur
jalan, Rp. 7 miliar lebih untuk kawasan pemukiman dan ada juga anggaran untuk
perikanan dan pertanian, sehingga totalnya kurang lebih Rp 80 miliar yang akan
masuk ke Halbar tahun ini,” ungkapnya.

Tak hanya
membenarkan realisasi anggaran, dia mengakui siap memback-up rencana pembangunan pabrik minyak kelapa di Sidangoli,
Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara. “ Infrastruktur jalan Jano-Kedi Kecamatan Loloda juga
sudah masuk di provinsi, sehingga tahun ini bisa dituntaskan,” tandasnya.

Bupati Danny Missy menambahkan, apa yang disampaikan kepala Bappeda Malut harus menjadi
acuan bagi SKPD Halbar untuk menyusun program kerja tahun 2020. “ Saya berharap
kepada Kepala Bappeda dan gubernur Malut agar anggaran tahun 2020 bisa sedikit
naik dari Rp 80 miliar menjadi Rp 100 miliar,” pinta Danny.

Orang
nomor satu dilingkup Pemkab Halbar itu berharap Musrenbang tingkat kabupaten
ini menghasilkan kesepakatan dalam rangka merencanakan program-program
pembangunan yang sifatnya strategis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta
pemerataan pendapatan masyarakat di daerah, agar program yang direncanakan
dapat berdaya guna dan berhasil.

“ Kesemuanya
itu dapat terwujud dengan baik dengan koordinasi lintas sektor bukan hanya pada
tahapan penyusunan rencana, namun sampai pada pelaksanaan rencana,” pungkasnya.
(yadi/pn/red)