Brindonews.com
Beranda Headline Inspektorat dan Komisi III Dinilai Takut Kadis Perkim Maluku Utara

Inspektorat dan Komisi III Dinilai Takut Kadis Perkim Maluku Utara





Maskur J. Latif.


TERNATE, BRN
– Tim investigasi dugaan kasus pencatutan nama
Gubernur Abdul Gani Kasuba hanya gertak sambal. Pembentukan tim yang semestinya
menelusuri kasus tersebut justru mengundang tanya terhadap inspektorat.

Demikian halnya
Komisi III DPRD Maluku Utara. Komisi yang pimpin Zulkifli Umar itu pun dianggap
takut dan tak mampu menyelesaikan dugaan kasus yang menyeret Yunus Badar,
Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara.

Pendapat tersebut
diutarakan Ketua DPD GMNI Provinsi Maluku Utara, Maskur J. Latif kepada redaksi
brindonews.com, Selasa, 28 september.
Maskur mengatakan, penanganan dugaan kasus pencatutan nama gubernur tidak
menunjukan progres semenjak pembentukan tim investigasi. Imbasnya pun, berbagai
persepsi buruk dialamatkan kepada inspektorat.





“Inspektorat
merupakan lembaga pengawas pemerintah, harusnya mampu menjawab problem ini
(dugaan kasus pencatutan nama Gubernur Abdul Gani Kasuba). Masalah ini cukup
serius karena melibatkan pejabat teras daerah dan mengatasnamakan orang nomor
satu di Maluku Utara, ini sangat berbahaya,” kata Maskur.

Maskur menilai
Komisi III DPRD Maluku Utara seakan-akan mendiamkan kasus ini. Padahal wakil
rakyat memiliki fungsi pengawasan.

“Bahkan tidak punya
taring dan takut kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Provinsi
Maluku Utara Yunus Badar”.





“Kasus ini cukup serius dan harus diselesaikan segera mungkin,
sehingga ada efek jera. Kasus ini masuk ranahnya penipuan dan penyuapan, dan
itu masuk tindakan pidana, Apalagi ada oknum pejabat, sudah tentu menabrak
etika dan harus diberi sanksi tegas,” ujarnya.

Maskur mengaku pihaknya telah mengantongi beberapa bukti fisik yang
berkaitan dengan dugaan kasus pencatutan nama Gubernur Maluku Utara. Karena
itu, Maskur meminta Abdul Gani Kasuba segera mengevaluasi dan mencopot Yunus
Badar dari jabatan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Provinsi Maluku
Utara.

“Ini soal harga diri dan martabat Abdul Gani Kasuba sebagai kepala
daerah,” ucapnya. (red) 









Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan