Beranda Ekopol DPT Pemilu Malut Naik

DPT Pemilu Malut Naik

Oleh brindonews.com Desember 11, 2018, 9:26 pm

SYAHRANI SOMADAYO

TERNATE, BRN – Daftar pemilih tetap (DPT) Maluku Utara untuk Pemilihan
Umum (Pemilu) 2019 naik tipis menjadi 803. 983 orang di bandingkan DPTHP-2.
Jumlah ini jika dibandingkan dengan DPTHP-2 yaitu
789.123 orang ada selisih sebanyak 14.86 orang.

Hal ini terungkap dalam
Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap III
KPU Provinsi Malut di Grand Dafam Hotel, Selasa (11/12).

Hal ini terungkap dalam
Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap III
KPU Provinsi Malut di Grand Dafam Hotel, Selasa (11/12). Rekapan
tersebut menunjukkan ada perubahan DPT di 10 kabupaten/kota.

Di Halmahera Barat 74.194
menjadi orang dari 74.666,Halmahera
Selatan naik 157.241 orang dari 154.455 orang, dan
Halmahera Tengah naik 34.648 orang menjadi 34.730 orang. Halmahera Timur naik
57.970 orang dari 56.717 orang,Halmahera
Utara naik tipis menjadi 135.609 orang dari DPTHP-2 yaitu 134.224 orang.Kepulauan Sula naik dari 61.325 menjadi
63.738 orang, Kota Ternate ikut merangkak naik menjadi 124.668 dari 119.903orang, Kota Tidore Kepulauan dari 70.412 menjadi71.383 orang, dan Morotai 45.870 menjadi
47.000 orang.

Ketua KPU
Malut, Syahrani Somadayo mengatakan, perubahan DPT ini di karenakan masih ada
DPT ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, dan pemilih yang tidak lagi
memenuhi syarat.

Perubahan juga karena ada
pemilih yang di terdaftar sebagai pemilih baru. Pemilih yang belum terdata
dalam DPT di masukkan ke DPT. “ Jadi di cermati lagi setelah DPHP-2 di
tetapkan, ternyata masih sebagian yang ganda, kemudian ada juga yang sudah
meninggal dan lain-lain. Tapi ada pemilih baru yang masuk, kemarin belum
terdata sekarang sudah di data. Mudah-mudahan ini lebih baik, lebih bersih di
banding sebelumnya,” kata Syahrani kepada wartawan usai rapat pleno penetapan
DPTHP-3 di Grand Dafarm Hotel.

Syahrani mengungkapkan,
pleno rekapan DPTHP-3 yang di lakukan tidak menutup kemungkinan jadi pleno yang
terakhir. Apakah masih ada rekomendasi perbaikan dari Bawaslu RI dan atay masih ada keberatan partai politik. “
tergantung pleno di pusat, apakah masih rekomendasi atau tidak. Karena disini
kita katakan selesai tapi tiba-tiba di
pusat kita di kasih waktu perbaikan lagi, itu kita belum tahu,” katanya.

Syahrani juga belum
mengetahui apakah pleno di tingkat nasional pada 15 Desember nanti jadi atau
tidak. Karena ada beberapa kabupaten DPTnya diminta ditunda, misalnya di
Sulawesi Tengah (Sulteng). “ Tanggal 15 itu jadwalnya tapi sampai sekarang kita
masih menunggu jadwal dari KPU RI untuk
pleno tingkat nasional. Kita juga belum tahu apakah di tanggal 15 Desember itu
final, karena Di Sulteng (Sigi dan Donggala) ada bencana sehingga butuh penyempurnaan
lagi,” terangnya.

Berdasarkan hasil
rekapan, kata dia, pengurangan DPT hampir terjadi di 10 kabupaten/kota. Hasil
rekapan DPTHP-3 akan di serahkan ke KPU RI sesuai jadwal. “ Memang rencana di jadwal
kita pleno itu tanggal 15 Desember, kita masih menunggu informasi lebih lanjut
dari KPU RI apakah jadi atau tidak. Tapi Insyah Allah jadi di tanggal 15,”
katanya.