DPRD Minta Bupati Halsel Tingkatkan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

HALSEL, BRN  – Kinerja belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2024 dengan capaian yang nyaris optimal. Realisasi belanja daerah mencapai Rp2,12 triliun atau 94,57% dari total alokasi anggaran sebesar Rp2,24 triliun.

Belanja daerah tersebut diarahkan pada berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari komitmen mandatory spending sesuai amanat Undang-Undang. Namun, capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam kualitas layanan publik.

Dalam rapat paripurna DPRD, Iksan U. Basra, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan kritis untuk Pemda Halsel terkait realisasi belanja tersebut serta menegaskan bahwa meskipun dana hampir seluruhnya terserap, fakta di lapangan masih menunjukkan banyak sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak pakai, ruang kelas belajar yang kurang, dan fasilitas pendidikan yang belum memadai.

“Meskipun belanja kita di tahun 2024 yang nyaris optimal, tapi di sektor pendidikan dan kesehatan masih jauh dari harapan. Masih banyak sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak pakai, ruang kelas belajar yang kurang, dan fasilitas yang belum memadai, ” ujar Iksan kepada wartawan usai rapat paripurna, Selasa 17 Juni 2025.

Sementara di sektor kesehatan, angka stunting di Halmahera Selatan masih berada pada angka 26,1%, angka yang cukup tinggi dan mengindikasikan belum optimalnya intervensi gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Selain itu kata Iksan, pelayanan Rumah Sakit masih belum optimal, banyak masyarakat yang mengeluh terkait layanan dasar dan keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, DPRD meminta penjelasan langsung dari Bupati terkait langkah strategis yang akan diambil ke depan.

“Realisasi belanja memang tinggi, tetapi indikator kualitas layanan publik belum sebanding. Kami butuh penjelasan, khususnya soal kondisi sekolah, stunting, dan layanan rumah sakit daerah kita,” pungkasnya.

Lanjutnya, DPRD menekankan bahwa efektivitas penggunaan anggaran harus selaras dengan hasil nyata di masyarakat, bukan hanya capaian administratif. Rekomendasi untuk perbaikan menyeluruh pun disampaikan sebagai bagian dari evaluasi LKPJ akhir tahun. (Al/Red)