Desak Pihak NHM Pekerjakan Kembalikan 21 Security

TOBELO,BRINDOnews.com Setelah rencana pemutusan Hubungan
Kerja(PHK), sebanyak 21 Tenaga kerja Security PT Nusa Halmahera Mineral (NHM),
melalui tripatri di Jakarta Pusat, kemabli di tolak pihak Menagkan pancasila
(PMP) Kabupaten Halmahera Utara serta serikat Butuh.

Ketua Menangkan Pancasila PMP Skitno Poroco Kepada Sindoraya, Minggu (01/10/2017)
mengatakan, PHK terhadap 21 Tenaga Security ini sangat tidak rasional. Dilihat dari
proses rekrutmen tenaga kerja itu dimulai dari non sebagai pengganti pekerja
lokal, dan  dengan alasan PHK itu bahwa keuangan Perusahan lagi tidak
stabil maka ada rencana pengurangan Tenaga kerja, “saya rasa rencana PHK
ini ada motif untuk mengganti pekerja Lokal dengan pekerja Non Lokal.

Sebelumnya sudah ada mediasi yang dihadiri keterwakilan dari serikat buruh,
pemerintah daerah Halut dan Pihak management NHM dengan agenda putusan 21
tenagah kerja security PT NHM. Alhasil dalam putusan tersebut tidak bisa
dirubah, sebanyak 21 Security tetap di keluarkan dari PT NHM.    

Dengan cara seperti ini yang dilakukan pihak PT NHM, akan tetap melakukan
konsoludiasi kepada masyarakat di daerah lingkar tambang untuk melakukan aksi
pemboikotan serta mogok kerja, hingga 21 Security itu dikembalikan beraktifitas
kembali

Ketua Serikat Buruh Abdul Majid menambahkan, tenaga kerja security lokal
itu seharusnya menjadi tanggung jawab PT NHM dan Pemda Halut. Untuk
memperdayakan Sumber Daya Manusia di NHM. Jika Pemda mendiamkan hal ini maka,
jangan salahkan kami atas nama serikat untuk memboikot aktivitas PT NHM.
Tegasnya

Terpisah Sekertaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halut   Fahrudin Hamiru, menjelaskan sementara ini
sudah di upayakan untuk 21 Security NHM yang juga masyarakat lingkar tambang,
untuk kembali bekerja. “ kami dari Komisi III akan mengawal mediasi Tripatri di
Jakarta. Untuk itu PMP dan serikat Buru agar tidak mengambil tindakan yang
merugikan sebela pihak. serahkan saja kepada pemerintah, pintahnya   (jmr))