Dapur Sehat Bermasalah, Fungsi Kontrol DPRD Lemah

Ketua Ampera Morotai, Julkifli Samania

MOROTAI, BRN – Kritikan terhadap kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai, yang dianggap kurang maksimal
menjalankan fungsinya terus bermunculan. Salah satu kritikan disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera)
Kabupaten Pulau Morotai.  

Ketua Ampera Morotai, Julkifli Samania mengatakan, DPRD Morotai sebegai funsi kontrol hanya ‘mementingkan’
pribadi perseorangan, sehingga pemerintahan terjadi mismanagemen. Hal ini
terbukti dengan banyaknya masalah yang terjadi dalam tubuh pemerintahan yang
sedang berjalan, namun tidak mendapat kontrol dari DPRD sebagai lembaga
legislatif.

“ Salah satunya masalah program Dapur Sehat
yang digagas Bupati Benny Laos. Selain dilakukan pemotongan anggaran senilai Rp 1,9 juta yang dilakukan DPMD,
juga DPRD dalam menjalankan tugas fungsi control
dan pengawasan terhadap pemerintah menyebabkan program dapur sehat yang diusung
Bupati, Benny Laos bertentangan dengan aturan tetapi tetap saja dijalankan,”
kata Julkifli, Jumat (21/9).

Julkifli mengatakan, lemahnya fungsi kontrol
DPRD Morotai dapat dilihat pada pembangunan Dapur Sehat. Dimana suber anggaran pembangunan
Dapur Sehat di ploting dari Dana Desa (DD). Sementara dalam petunjuk teknis
(Juknis) penggunaan DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) tidak dianggarkan yang namanya program Dapur Sehat. “ Ini sudah jelas,
tetapi dewan membiarkan hal ini berjalan,” katanya.

Menurutnya, langka pemerintah menggunakan
anggaran APBN  yang diperuntukkan program
Bupati (dapur sehat) sangat jelas
bertentangan dengan aturan. Lemahnya pengawasan fungsi kontrol DPRD yang terkesan
‘cuek’ ini seakan membiarkan program Bupati yang bermasalah itu terus
dijalankan.

“ Didalam Juknis itu bukan program dapur
sehat, tapi program rumah layak huni, itu artinya pemerintah memaksakan program
Bupati itu, masa program tidak ada Juknisnya dibiarkan begitu saja, ini kan
aneh,” cetusnya.

Berdasarkan hasil investigasi, kata Julkifli,
program Dapur Sehat tidak sesuai juknis ini sudah masuk tahap kedua setelah
Benny Laos dilantik sebagai Bupati 2017 lalu. Bahkan belakangan terjadi
masalah, karena anggaran dipotong setelah sampai ke tangan penerima bantuan.

“ Ini tidak ada dalam juknis, setelah
disalurkan bermasalah lagi, pihak yang berwewenang harus turun tangan
menyelesaikan persoalan yang dimaksud,” tandasnya. (Fix/red)