Brindonews.com
Beranda Daerah Bupati Halut Tertibkan OPD Tidak Efektif

Bupati Halut Tertibkan OPD Tidak Efektif

Frans Manery

HALUT, BRN Guna menuju pada
sistim tugas pemerintahan lebih cepat dan efisien, Bupati Halmahera Utara
(Halut), Frans Manery bakal menertibkan Organisasi Perangkata Daerah (OPD).

Fras
menegaskan, adanya penertiban ini dapat memaksimalkan sistim pemerintahan
terutama pada bidang-bidang yang tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Selain
menertibkan OPD, penambahan anggaran belanja publik harus di tambah.






Penambahan anggaran ini bertujuan memenuhi standar kebutuhan pejabat di seluruh
OPD,” ucap Bupati usai melantik pejabat eselon III dan IV di kantor Bupati, (Rabu
5/9).

Ia mengakui
saat ini tedapat banyak OPD tidak efektif. Karena itu, pemerintah Halut memerlukan
penambahan anggaran untuk operasional pada struktur pegawai untuk menaikkan kualitas
pegawai sehingga kebutuhan OPD yang belum 
terisi itu bisa di malisir. “ Masih banyak yang belum terisi terutama
eselon III dan IV,” katanya.  

Dengan
begitu, penambahan anggaran belanja publik ini membuat bidang-bidang yang di
maksud  lebih maksimal dan efektif. Jika penggunaannya
tidak efektif, akan dilakukan perampingan sesuai dengan nomenklaturnya.  “ Untuk menekan tingginya biaya operasional
yang ada, maka saya akan seriusi menertibkan bidang-bidang yang tidak efektif
pada fungsinya sesuai nomenklatur undang-undang,” ujar Bupati.





Tak
hanya menertibkan OPD tidak efektif, orang nomor satu di lingkup Pemkab Halut
itu menertibkan unjuk rasa yang mengatas namakan aktivis dan masyarakat
belakangan ini.

Bupati
bilang, menyampaikan aspirasi di depan umum boleh-boleh saja namun itu harus di
dasari dengan data yang akurat. Tidak serta merta mencaci maki dan memojokkan kinerja pemda.

“ Semua
orang bebas penyampaikan pendapat, asalkan mengantongi data yang akurat. Namun
ketika tanpa data, terus merongrong wibawa pemerintah dan pribadi seseorang,
ini yang tidak benar dan harus di tertibkan,”  





Menurut
dia, penertibakan ini bukan membela kesalahan pemda. Tetapi saat berorasi atau
melakukan unjuk rasa harus sesuai dengan prosedur bukan main tabrak.

” Banyak mengaku aktivis
dan mengatasnamakan masyarakat, padahal hanya kepentingan diri sendiri. Semua
orang punya hak dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, asal punya data.
Namun belakangan ini banyak terjadi dan itu hanya mencari sorotan publik. Karena
itu pegawai harus jelih menyikapi setiap aksi yang di lakukan,” tuturnya. (Hlt)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan