BPK Anggap Uji Coba Pemkot Ternate Tarik Retribus Tidak Jelas

TERNATE, BRN – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mulai menyoroti pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate. BPK menilai, penarikan retribusi, terutama kerjasama dinas perhubungan dan PT IMM perlu diperiksa.

“Kami lihat ada kejanggalan dalam pengelolaan PAD Kota Ternate, karena itu tahun ini kita akan turun lakukan pemeriksaan. Untuk meningkatkan PAD Kota Ternate itu harus ada kejelasan, namun yang kita lihat, dinas terkait dan PT IMM belum ada perjanjian kerjasama tapi sudah ada uji coba penagihan retribusi. Kerjasama pihak ketiga dan pemkot menagih retribusi dasarnya tidak jelas,” kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, Senin 12 Juni.

Marius mengatakan ada banyak titik untuk peningkatan PAD yang tidak jelas. Ada petugas yang mendirikan koperasi di terminal.

“Ini hal yang sangat konyol. Tahun ini kita sudah punya rencana lakukan pemeriksaan tapi lihat SDM di internal seperti apa, karena petugas kami juga tidak banyak,” sambungnya.

Marius menambahkan, meskipun kerjasama dinas perhubungan dan pihak ke tiga sudah dihentikan, namun pengelolaan PAD di Kota Ternate terkesan tidak sesuai ketentuan.

“Itu hitungannya bagaimana ya?, ini yang harus kita pertanyakan. Kita sudah rekomendasi untuk dipertimbangkan kerjasama pihak ketiga itu, harusnya percobaan uji coba itu hanya tiga bulan, tapi yang ada hampir satu tahun percobaan,” ucapnya. (ham/red)