Belum Direspon Kemenkeu, Purbaya: Kebutuhan Kita Sudah Cantumkan
|
| Ahmad Purbaya. |
SOFIFI, BRN– Kementerian Keuangan RI sampai sekarang belum membalas surat
permintaan penyaluran DHB Provinsi Maluku Utara.
Padahal, menurut Ahmad
Purbaya, balasan surat untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 138.792.112.104
itu sangat penting.
Kepala BPKAD Maluku Utara
itu merinci, DBH yang harus ditranSfer ke Rekening Kas Umum Daerah Maluku Utara
aoleh Kemenkeu meliputi DBH SDA, Minerba dan Royalti Rp135.155.743.015 dan DBH
Kehuatan dan DR sebesar Rp3.636.639.089.
“Totalnya Rp138
miliar. Kita berharap dana tersebut bisa ditranfer oleh kemenkeu, agar
kebutuhan di akhir tahun bisa ditangani,” kata Purbaya ketika dikonfirmasi,
Kamis, 22 Desember.
Purbaya menambahkan,
kebutuhan daerah yang harus diselesaikan saat ini diantara TPP RSUD CB, Tagihan
BPJS Kesehatan, Gaji PPPK dan gaji guru honorer daerah.
Beban pembayaran
sesuai kebutuhan daerah ini sudah dicantumkan dalam surat gubernur yang
ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan. Surat itu
dengan Nomor: 900.1.14.3/3832/G perihal permohonan penyaluran dana.
“Kebutuhan yang
harus kita atasi saat ini juga dicantumkan dalam surat yang disampaikan ke
Kemenkeu, sehingga Kemenkeu bisa dapat merealisasikan apa yang menjadi
kebutuhan kita saat ini,” katanya.
Mantan Kepala
Inspektorat Malut ini menjelaskan, pada saat surat gubernur disampaikan pada 2
Desember 2022, Menkeu telah merespon dengan surat dari direktorat jendral
perimbangan keuangan Nomor: S-137/PK/PK.2/2022, tertanggal 3 Oktober perihal Penyampaian
Data Penyaluran Kurang Bayar dan penyelesaian lebih bayar DBH berdasarkan KMK Nomor:
29/KM.07/2022.
Baca Juga:
“Permintaan data
dari Kemenkeu sudah kita ajukan dengan total DBH yang harus dibayar Rp138
miliar, olehnya itu tinggal menunggu realisasi dari Menkeu,” pungkasnya. (red)
Selanjutnya
Disabilisida
Artikel Terkait
