Begini Respon Gubernur Malut atas Utang Rp600 Miliar

SOFIFI, BRN – Gubernur Abdul Gani Kasuba merespon utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mencapai Rp. 600 miliar. Menurutnya, beban ini merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Ini utang pemerintah. Dalam pemerintahan ada eksekutif dan DPR, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk selesaikan,” katanya, Senin 27 Februari.

Gubernur Maluku Utara dua periode ini hakul yakin utang Rp. 600 miliar ini dapat dilunasi. Karena itu, ia memintah pemerintah dan DPRD agar tidak saling lempar tanggung jawb.

“Pemerintahan itu bukan hanya gubernur, sekretaris daerah, dan wakil gubernur, tetapi uga ada DPRD. Kalau wakil gubernur bilang serahkan tanggung jawab ke gubernur, jelas itu salah. Harus tanggungjawab bersama,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya menambahkan, besaran utang tersebut terdiri dari utang ke pihak ketiga Sebesar Rp. 300 miliar dan dana bagi hasil kabupaten kota yang berlum dibayarkan Sebesar Rp. 200 miliar lebih.

“Utang DBH ini akumulasi dari tahun 2019 atau empat tahun terkahir yang tidak dianggarkan,” ujarnya. (red)