Apdesi Tikep Desak Percepatan Pekerjaan Jalan Payahe-Dehepodo
|
| APDESI Tidore Kepulauan, saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku Utara. Polisi Pamong Praja dan beberapa anggota Polri tampak mengawal jalannya unjuk rasa. |
SOFIFI, BRN – Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau APDESI Kota Tidore Kepulauan, mendatangi
Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Senin pagi, 17 Januari.
Kedatangan massa asksi terdiri dari kepala desa, staf dan
masyarakat itu mendesak agar pekerjaan ruas jalan Payahe-Dahepodo, Oba Selatan,
itu cepat diselesaikan. Mereka juga menyinggung kedisiplinan ASN.
Ketua APDESI Kota Tidore Kepulauan,
Muchlis Malagapi menyatakan unjuk rasa yang diakukan ini murni atas
keprihatinan akses jalan Payahe-Dahepodo.
Muchlis mengatakan, proyek peningkatan
jalan ruas Payahe-Dehepodo Segmen Batulak-Nuku ini mestinya menjadi perhatian
serius Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pekerjaan senilai Rp46 miliar lebih
tersebut selain dikerjakan tidak sesuai target waktu, juga berpotensi menambah beban
bunga pinjaman.
“Rekanan yang mengerjakan pekerjaan ini
yaitu CV Prinilea Prima dan melekat di Dinas PUPR Maluku Utara. Sedangkan sumber
anggarannya dipinjam SMI,” kata Muchlis saat berorasi.
Muchlis menyebutkan, percepatan
pembangunan infrastruktur di Oba Selatan harus masuk skala prioritas. Apabila
tidak diselesaikan dalam jangka waktu tahun ini, dipastikan aka nada aksi
lanjutan.
Baca Juga:
“Intinya ruas jalan Payahe-Dahepodo
harus selesai pada 2022. Kalau kemudian aspirasi ini tidak diakomodir
sebagaimana pengakuan gubernur, kami akan melakukan aksi lagi. Kondisi jalan di
Oba Selatan sangat memprihatinkan. Penyebab inilah kemudian menggugah nurani kami
dan mendatangi kantor gubernur guna mengetuk nurani penguasa di di Gosale
Puncak,” ucapnya.
“Meskipun sudah
ada perwakilan (13 kepala desa menemui Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk
membicarakan tuntutan kami), namun tidak membuat kami berhenti sampai di sini,
tetap memastikan dan terus mengawal sampai terwujud,” sambung Muchlis. (red)
Artikel Terkait
