Brindonews.com


Beranda Daerah Aksi Kopra Nyaris “baku tumbu”

Aksi Kopra Nyaris “baku tumbu”

DEMO: Petugas gabungan terpantau mengepung salah satu massa aksi. Suasan panas ini di tengarai petugas gabungan menolak massa aksi membakar ban bekas saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Halbar, Senin (3/12). 

HALBAR, BRNAnjoknya harga kopra saat ini menjadi isu hangat di
Maluku Utara sebulan belakangan.
Berbagai desakan menaikkan harga koprapun
terus di lakukan. Solusi yang ditawarkan ke
pemerintah untuk menyelamatkan nasib para petani koprapun tak luput dari OKP
maupun oragnisasi cipayung. Di Halmahera Barat (Halbar) desakan menaikkan harga
kopra masih terus di lakukan. Kali ini giliran
Komite Pergerakan Rakyat
(KOPRA) Halbar.

Massa aksi yang menumpangi dump truk  dilengkapi soundsystem
 ini menuntut DPRD Halbar secepatnya
membuat peraturan darah (Perda) yang mengatur harga kopra. Mereka juga meminta
DPRD merealisasikan BUMD dan mencari solusi lain mengatasi anjloknay harga
kopra yang saat ini belum ada realisasi dari Pemkab Halbar.





Rifaldo Leki dalam orasinya mengatakan, sampai
saat ini Pemkab dan DPRD Halbar masih terkesan tutup ‘mata’ melihat jeritan
para petani kopra di Halbar. Pemkab dan DPRD Halbar di duga membiarkan harga
kopra di pasaran di mainkan para tengkulak. Para predator ekonomi bukan tidak
mungkin hanya menyesengsarakan nasib petani.

“ Banyak hasil kopra yang mengantar seseorang
menjadi dosen, PNS, dan bahkan profesor. Para penguasa dan wakil rakyat tidak
pernah mendengarkan jeritan para petani kopra. Jangan biarkan harga kopra
selamanya ditentukan secara bebas oleh para cukong, tengkulak dan pemodal besar,
karena para predator ekonomi itu hanya profid oriented semata,” teriak Rifaldi.

Dias Setiawan mengatakan, kopra juga bentuk
dari harga diri khususnya di Maluku Utara. Kepada DPRD dan Pemkab Halbar secepatnya
mencari solusi untuk bagaimana menaikkan harga kopra.





Sebelum massa aksi diundang untuk hearing, gabungan petugas dan massa aksi
nyaris
“baku tumbu”. Massa aksi naik
pitam karena di hadang petugas gabungan (Satpol PP, Damkar dan kepolisian) saat
membakar ban bekas. Suasan semakin memanas setelah permaintaan hearing terbuka
tak diindahkan DPRD Halbar.
 

Massa aksi menganggap hearing tertutup itu
tidak efektif. Sebab pendapat/saran yang diberikan akan dibatasi DPRD Halbar. Menurut
massa aksi, hearing terbuka lebih efktif daripada hearing tertutup. (yadi/red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan