Gubernur Sherly: Inflasi Maluku Utara Turun ke 2,03 Persen, Distribusi Minyakita Akan Diperluas

TERNATE, BRN – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan strategis tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OJK, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kepala Bulog Ternate, Kepala Pertamina Ternate, para bupati dan wali kota, serta anggota TPID dan TP2DD se-Maluku Utara.

Inflasi Maluku Utara Berhasil Ditekan

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi yang berhasil menjaga stabilitas harga di Maluku Utara.

Ia mengungkapkan, inflasi Maluku Utara yang sempat menyentuh angka 5 persen pada Maret 2026 menjelang Ramadan, kini berhasil ditekan secara signifikan.

“Per Mei 2026, inflasi year on year (y-on-y) berada di angka 2,03 persen dan year to date sebesar 2,59 persen. Angka ini sudah berada di bawah standar nasional. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara,” ujar Sherly.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Maluku Utara masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan beras masih didatangkan dari luar Maluku Utara. Selain itu, daerah ini juga belum mampu memenuhi kebutuhan ayam potong dan telur secara mandiri.

Pemprov Siapkan Peternakan Ayam Petelur

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah investor untuk mengembangkan kawasan peternakan ayam petelur seluas 5 hingga 10 hektare.

Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2026 guna menekan disparitas harga telur yang saat ini mencapai lebih dari 50 persen dibandingkan harga di Pulau Jawa dan Sulawesi.

Menurut Sherly, ketersediaan produksi lokal menjadi salah satu solusi utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Distribusi Minyakita Akan Diperluas

Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap distribusi minyak goreng rakyat merek Minyakita di Maluku Utara.

Ia menjelaskan bahwa distribusi yang saat ini terpusat di Ternate, Tidore, dan Sofifi telah berhasil menjaga harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Ke depan, Pemerintah Provinsi berencana memperluas distribusi Minyakita ke delapan kabupaten lainnya, khususnya di wilayah Halmahera, agar harga jual di tingkat pasar tetap terkendali.

“Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pemenuhan kuota stok Minyakita. Dari kebutuhan sekitar 600 ribu liter, saat ini baru tersedia sekitar 100 ribu liter di gudang,” jelasnya.

Strategi Hadapi Iduladha 2026

Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Beberapa program yang akan dijalankan antara lain:

• Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin di 10 kabupaten/kota untuk komoditas beras, bawang, cabai, dan tomat.
• Distribusi 100 ekor sapi kurban yang akan disalurkan secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota.
• Pengembangan sektor pertanian melalui program cetak sawah baru seluas 10.000 hektare dan aktivasi kembali 4.600 hektare lahan sawah di Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
• Pembangunan enam gudang logistik baru yang didukung oleh Bulog RI guna memperkuat ketahanan stok pangan daerah.

Perkuat Digitalisasi dan Akses Permodalan

Selain pengendalian inflasi, pertemuan tersebut juga membahas percepatan digitalisasi daerah melalui TP2DD.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama bank-bank Himbara saat ini juga memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat produktif, khususnya nelayan.

Sebanyak 700 nelayan diketahui tengah menjalani proses pengajuan KUR untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Sherly meminta seluruh kepala daerah di 10 kabupaten/kota untuk mengambil langkah serupa guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Iduladha dengan harga kebutuhan pokok yang ekonomis, terjangkau, dan pasokannya tetap tersedia,” tegasnya.

Melalui sinergi TPID dan TP2DD, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis dapat menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat transformasi ekonomi digital di seluruh wilayah Maluku Utara.