Pertumbuhan Ekonomi Meroket Tapi Warga Miskin Masih Tertinggi di Maluku Utara
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur harusnya tak menepuk sebelah dada dengan hasil perolehan presentase pertumbuhan ekonomi 70,67 persen teringgi nasional dari 514 kabupaten kota di Indonesia.
Sebab, trend pertumbuhan ekonomi yang melampaui ratusan kabupaten kota di Indonesia tapi justru tidak berbanding lurus dengan jumlah presentase angkah kemiskinan di Halmahera Timur yang masih mencapai 10,54 persen tertinggi dari sepuluh Kabupaten Kota di Maluku Utara.
Data BPS terhadap presentase warga miskin di kabupaten penghasil tambang nikel yang diperoleh Brindonews menyebutkan, pada periode 2023 sampai 2024 penduduk miskin 11,91 persen.
Sementara 2025 turun tipis 10,45 persen. Angka dimaksud Halmahera Timur masih berada di pincak tertinggi diikuti Halmahera Tengah 9,16 persen dan Halmahera Barat 7,9 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik Halmahera Timur Arman Yoisangadji mengatakan, rasio lanju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto Halmahera Timur yang mencapai 70,67 persen hanya ditopang satu sektor produksi besar yaitu dunia usaha pertambangan nikel.
Sementara sektor pertanian, Perkebunan ditambah perikanan, perdagangan, angkutan dan transportasi termasuk UMKM masih memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi yang melambat.
“Iya hanya satu sektor saja. Kita Halmahera Timur ini yang paling besar konstribusi untuk PDRB itu dari sektor pertambangan, rasio PDRB ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 70,67 persen. Konstribusi kedua pertanian, tapi sekarang tambang,” kata Arman begitu dikonfirmasi Brindonews, Kamis, 30 Oktober.
Arman menyebutkan, konstribusi besar PDRB sektor pertanian yang bergeser ke sektor pertambangan disebabkan banyaknya lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan garapan tambang nikel. Itu sebab, PDRB sektor pertanian terjun bebas menurun.
“Dulu pertanian lebih di atas, sekarang pertambangan karena fenomenanya banyak lahan-lahan pertanian sudah dikuasai oleh pertambangan,” jelasnya.
Arman menyebut,, laju pertumbuhan (y-on-y) produk domestik 2025 sektor primer triwulan I 28,74 persen, triwulan II 120,9 persen. Sektor sekunder triwulan I 0,27, triwulan II 1,48. Sektor tersier triwulan I 5,22 sedangkan triwulan II 0,57 persen.
“PDRB triwulan I masih berada di 18,45 persen sedangkan triwulan II bergerak naik cepat sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai 70,67 persen,” jelasnya.
Konstribusi PDRB tahunan pada 2024 lalu meliputi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ditambah Other Services Activities.
Arman mengemukakan, sesuai data BPS, rata-rata pendapatan perkapita warga Halmahera Timur dalam sebulan Rp 1.558.257 rupiah yang terdiri dari Rp 804.531 rupia untuk belanja makanan dan Rp 753 ribu untuk pengeluaran non makanan.
Itu mengapa kata Arman, pendapatan perkapita warga menurun karena rata-rata serapan tenaga kerja berasal dari luar Halmahera Timur sehingga pendapatan perkapita warga cenderung melemah.
“Rata-rata kebijakan perusahaan untuk serap tenaga kerja inikan datang dari luar. Kalau rata-rata dari luar, mereka punya pendapatan tidak dibelanjakan didalam sini (Halmahera Timur) kecuali sebagian besar tenaga lokal segingga putaran ekonomi berputar,” ucapnya.
Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halmahera Timur, Rachman Baidin menambahkan, jumlah tenaga kerja yang berkurang signifikan seribu lebih dari total lebih dari 10.800 berpotensi besar memicu pengangguran akan naik lagi.
Sebab kata Rachman, beberapa perusahaan tambang yang diberhentikan sementara waktu oleh tim satgas bisa beresiko pada seribu lebih tenaga kerja yang terpaksa harus dirumahkan.
“Tenaga kerja sudah berkurang seribu lebih dari 10.800 karena ada beberapa perusahan yang break, jadi kemungkinan besar turun. Belum lagi antrian pencari kerja yang mencapai 3.600 yang rata rata belum mendapatkan pekerjaan,” ucap Rachman. (*)





