DPRD Bakal Temui Dirjen Otda dan Komisi II DPR RI

HALTIM, BRN – DPRD Kabupaten Halmahera Timur berencana menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Otda Akmal Malik dan Komisi II DPR RI.

Rencana bertolak ke Ibu Kota Negara di Jakarta guna berkoordinasi untuk memastikan wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Wasile. Ancang-ancang ke Jakarta, DPRD bersama Pemerintah Daerah dan perwakilan Badan Kordinasi atau Bakor DOB Wasile.

Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E Maneke mengatakan, rencana bertolak ke Jakarta dijadwalkan dua minggu kedepan. Target keberangkatan bisa diubah apabila bertabrakan dengan agenda turun reses 20 anggota DPRD.

“Upaya ke Jakarta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sekaligus menyampaikan ke Kemendagri dan Komisi II. Bahwa Wasile ini bukan perjuangan baru tapi perjuangan lama yang sudah disiapkan keseluruhan dokumenya termasuk sudah mendapatkan Ampres dari Presiden SBY kala itu,” kata Idrus ketika disembangi Brindonews, Jum’at 9 Mei.

Politikus partai besutan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menyatakan, meski pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebut bahwa DPR RI masih menunggu pemerintah pusat menyelesaikan dua Rancangan Peraturan Pemerintah tapi koordinasi bakal lebih tempo untuk memastikan informasi yang akurat.

“Itu yang torang (kami) mau koordinasikan kalau memungkinkan ya kami akan segera menyampaikan usulan baru. Kalau torang Wasile kan di 2011 dan 2012 usulan seluruh administrasi berkaitan dengan itu sudah selesai, bahkan profil pemekaran Wasile pun sudah selesai. Torang berharap krang pemekaran segera dibuka, kalau dibuka maka pemerintah ambil langkah dan DPRD akan membentuk pansus,” ucapnya.

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menambahkan, pemerintah daerah secara substansi telah melakukan perjuangan panjang jadi tentu kerja dan langkah-langkah Bakor DOB Wasile diberi dukungan sepenuhnya.

Meski begitu lanjut Ubaid, pemerintah daerah hanya saja menunggu hasil seperti apa dari Kementerian Dalam Negeri.

Ubaid mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa RDP Komisi II DPR RI dengan Kemendagri yang intinya meminta Kemendagri melakukan penataan daerah-daerah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Sementarat Maluku Utara hanya Obi dan Wasile yang masuk skema DOB.

“Kalau Kemendagri meminta pemerintah daerah memberikan pandangan dari pemerintah daerah saya selaku bupati siap memberikan penjelasan lebih lanjut,” jelasnya.

Baca Juga:

Pemda Halsel Dinilai Tak Serius Bangun Jalan Hotmix di Pulau Makeang 

Ketua Bakor DOB Wasile Darso Gadjal mengatakan, rencana pemekaran Wasile bukan wacana yang baru mengemuka. Tapi sudah berlangsung sejak lama hanya saja belum berbuah hasil.

Sekarang yang dilakukan pemda kata Darso, menyiapkan dokumen kemudian Ketua DPRD Idrus E Maneke dan Wakil Bupati Anjas Taher sudah mengatur strategi untuk ke Jakarta bertemu dengan Komisi II DPR RI dan Dirjen Otda Kemendagri dalam waktu dekat. Soal moratorium yang belum dicabut memang tak jadi patokan tapi hasil RDP 24 April jelas bahwa pemerintah menyiapkan dua RPP untuk penataan otonomi daerah.

“Nah skarang itu yang kami lagi kejar. Kesiapan kami baru sebatas kumpulkan dan siapkan dokumen untuk ditindaklanjuti ke Kemendagri dan DPR RI. Saya kira masyarakat Wasile dan Maba ini sudah final karena termuat dalam dokumen perjuangan. Sangaji Maba, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Gubernur ketika itu sudah dukung dan dokumenya sudah selesai,” ujarnya. (*)