Brindonews.com
Beranda Headline 17 Miliar Nilai TP-TGR Belum Dikembalikan

17 Miliar Nilai TP-TGR Belum Dikembalikan

Ilustrasi, Uang Tunai 

TERNATE,BRNHingga
memasuki akhir tahun 2018, nama-nama 
Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan
(LHP) Badan Keuangan Provinsi Maluku Utara atas laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2015 dengan nomor 15,A/LHP/XIX.TER/5/ 2016,
taggal 26 tahun 2016.

Tercatat sebanyak 145 yang ASN yang didalamnya antara lain,
Imran Chalil (mantan Biro Umum) SK Pembebanan nomor :343/KPTS/MU/2015 : 465
juta, Yahya Hasan (Mantan Kasasatpol) SK pembebanan:323/KPTD/MU/2015 nilai yang
harus dikembalikan 329 juta, Arsad Sardan (Mantan Kadishut) SK
pembebanan:325/KPTS/MU/2015 beban yang harus dikembalikan 566 juta, Ramli Pelu
(Mantan Kepala Penghubung) Rp 420 juta, Safiun Rajilon (staf dikjar) SK
pembebanan: nomor 340/KPTS/MU/2015 beban Rp 27 juta, Imran Yakup (Dikjar) SK
pembebanan:339/KPTS/MU/2015 beban dikembalikan 78 juta, Ridwan Radjaloa (Biro
keuangan) SK pembebanan:320/KPTS/MU/2015 beban Rp23 Juta, Musdalifa Ilyas
(mantan Kadis Pertanian) SK pembebanan:312/KPTD/MU/2015 beban Rp 90 juta. Perlu
di ketahui dari 144 nama yang memiliki tunggan untuk dilunasi itu kurang lebih
senilai Rp 17 miliar lebih,  





Pengaturan
TP-TGR diatur dalam UU Nomor 17 Tahun
2003 pasal 35 Bab IX Ketentuan Pidana, sanksi Administratif dan Ganti Rugi.
Pasal 35 ayat 1 Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung
yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Pasal 2
mengatakan.

Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan,
membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang
negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada BPK.

Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada
dalam pengurusannya, Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di
dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.





Sebelumnya
Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaja mengatakan, persolaan
TP-TGR akan di tindaklanjuti hingga ke penegak hukum, meski begitu langka awal
yang dilakukan dengan menyurat oknum-oknum yang harus menyelsaikan tunggakan
tersebut, apabila tidak direspon, Inspektorat akan menyerakan masalah ini ke
penegak hokum untuk menindaklanjuti.

Kata
dia, dalam waktu dekat hitung semua yang harus disetorkan ke kas daerah
sehingga untuk mengetahui jumlah yang sesungguhnya. Memang dalam LHP itu
sebagian sudah mengembalikan, akan tetapi harus diperiksa kembali untuk bisa
diketahui siapa-siapa saja yang memeliki itikad baik untuk mengembalikan ke kas
daerah. (tim/red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan