TPID Ternate Gelar Rakor Tekan Inflasi Jelang Ramadan 1444 H
TERNATE, BRN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ternate menggelar rapat koordinasi (rakor) ketersediaan pasokan dan kelancaraan distribusi kebutuhan pokok jelang Ramadan 1444 Hiriah.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyebut rapat tersebut sesuai hasil laporan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka menghadapi inflasi dalam waktu dekat.
“Jadi ada dua hal yang harus dilakukan, sebelum Ramadan dan di akhir ramadan, karena itu biasa terjadi lonjakan harga. Tapi kita akan lihat dulu determinan APBD untuk waktu satu tahun,” kata Tauhid usai rakor, Kamis 16 Februari.
Mencermati kondisi yang ada, TPID Kota Ternate perlu fokus pada program-program yang dapat segera menstabilkan harga, termasuk memastikan ketersedian pasokan. Apabila memasuki Ramadan atau Idulfitri, menurut Tauhid, lonjakan harga biasanya terjadi dan perrmintaan bahan pokok yang meningkat.
“Maka pemda melalui TPID berupaya maksimal dengan turun secara eksekutor yang akan dilakukan OPD terkait. Dan itu kewenangan yang saya miliki sebagai wali kota,” katanya.
Mantan Sekretaris Daerah Kota Ternate ini bilang, dalam waktu dekat TPID bersama OPD teknis lainnya membicarakan masalah ini secara internal untuk melihat kegiatan dan program yang lebih terarah pada penanganan inflasi.
“Tapi untuk secara mikro, dalam waktu satu bulan menuju ramadan ini upaya-upaya itu dilihat sesuai dengan program yang ada, kemudian nanti disandingkan dengan APBD. Sehingga itu harus dijadwalkan, supaya jangan tumpang tindih kegiatan,” terangnya.
Kepala Perwakilan Bank IIndonesia Maluku Utara, R. Eko Adi Irianto menjelaskan, melihat inflasi tidak hanya ekspor-impor, namun yang perlu dilakukan yaitu mencoba mengevaluasi sesuai empat pilar inflasi.
“Jadi yang dilihat itu soal pasokan, dan resiko-resikonya juga telah dibicarakan, sehingga itu yang mestinya diperkuat dalam jangka pendek menjelang ramadan 1444 H,” katanya.
Secara umum, kata Eko, ketersedian pasokan pangan di Kota Ternate sebesar 80 sampai 90 persen yang suplai dari daerah lain. Menurutnya, yang perlu diperhatikan dalam menekan inflasi adalah keterjangkauan harga.
Baca Juga:
“Dalam rapat tadi pak wali kota sampaikan bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dengan KSOP, BMKG dan ASDP. Memang kolaborasi ini sangat penting demi kelancaran distribusi, tapi itu tidak cukup. Kita harus melihat bahwa ketika mendekat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) itu biasanya keterjangkauan harga menjadi penting karena permintaan,” sambungnya.
Kerawanan pangan dan resiko kenaikan bahan bakar juga perlu diantisipasi dengan gerakan nasional pengendali inflasi pangan. Misalnya di Ternate.
“Masyarakat bisa punya alternatif sumber pangan dengan menanam di pekarangan masing-masing rumah. Dari segi persiapan program, kita lakukan dari Januari supaya bisa panen Maret, begitu pula di akhir tahun Agustus supaya bisa panen di Desember,” ujarnya. (ham/red)
Artikel Terkait
