Brindonews.com
Beranda Daerah Ternate Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Terbaik

Ternate Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Terbaik

HALTIM, BRN Pemerintah Kota Ternate meraih predikat terbaik kepatuhan pelayanan publik dengan perolehan skor 92,53 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan pemberian anugerah atas penilaian kepatuhan pelayanan publik dilaksanakan di Royal resto Ternate, Senin, 29 Januari.

Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Akmal Kadir menyaakan, pada 2023, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian terhadap seluruh Kementerian, Pemerintah Daerah dengan jumlah lokus penilaian secara nasional yaitu 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 415 Pemerintah Kabupaten se-Indonesia.





Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman RI No. 418 Tahun 2023 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pengawasan Ombudsman RI Tahun 2023 untuk pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara yang masuk dalam zona hijau ada dua kategori yakni kategori kepatuhan tertinggi A dan kepatuhan Tinggi B.

“Yang memperoleh kategori kepatuhan tertinggi A yakni Kota Ternate dengan perolehan nilai 92,53, Kota Tidore Kepulauan dengan perolehan nilai 89,26 dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan perolehan nilai 88,01, sementara yang memperoleh kategori kepatuhan tinggi B yakni Kabupaten Halmahera Utara dengan perolehan nilai 84,47, Kabupaten Halmahera Timur dengan perolehan nilai 81,29 dan Kabupaten Kepulauan Sula dengan perolehan nilai 80,78,” katanya.

“Sedangkan yang masuk dalam zona kuning atau kategori kepatuhan sedang C diantaranya Kabupaten Halmahera Barat dengan perolehan nilai 77,13, Kabupaten Halmahera Tengah perolehan nilai 66,22, Kabupaten Pulau Morotai perolehan nilai 65,09 dan Kabupaten Pulau Taliabu perolehan nilai 57,31, dan yang masuk dalam zona merah atau kategori kepatuhan rendah D adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dengan perolehan nilai 52,77,” sambungnya.





Akmal menyatakn, substansi pelayanan publik yang dinilai adalah Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perizinan, dan Administrasi Kependudukan serta substansi pelayanan jasa yaitu beberapa Puskesmas di masing-masing Pemda Kabupaten Kota ditamba RSUD Sofifi. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini dimaksudkan supaya Kementerian, Lembaga, dan Pemda terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merupakan kewajiban sebagai penyelenggara. Serta komitmen kepatuhan terhadap Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Penilaian ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, sebagaimana Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, serta merupakan salah satu Program Strategis Nasional dalam 7 agenda pembangunan yang menyangkut transformasi Pelayanan Publik sesuai Perpres RI nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,” jelasnya.

Dia berharap tiap-tiap pemerintah daerah yang masuk dalam kategori zona kuning dan merah saatnya melakukan perbaikan, perubahan dan pembenahan agar 2024 bisa memperoleh predikat zona hijau. Enam pemerintah daerah yang masuk zona hijau untuk selalu mempertahankan sekaligus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan evaluasi yang sistemik dan komprehensif terhadap indikator atau variable yang belum sempurna agar dalam penilain 2024 bisa masuk dalam nominasi 10 besar tingkat nasional.





“Kami sangat terbuka dan mendorong kedepan agar ada sinergi yang intens antara Ombudsman RI Malut dengan jajaran pemerintah daerah di Maluku Utara untuk sama-sama meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik melalui program pendampingan” harapnya. (mal/red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *



Iklan