Syahril Abdurradjak Dinilai Layak Pimpinan Kota Ternate
TERNATE, BRN – Rekam jejak pemerintahan Kota Ternate di bawah kendali Wali Kota Tauhid Soleman mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Alademisi. Beberapa program prioritas, termasuk program BAHIM, dinilai gagal.
Menyikapi berbagai kritik terhadap dugaan kegagalan program prioritas pemerintah kota dalam mewujudkan visi Ternate Mandiri dan Berkeadilan, masyarakat Kota Ternate kini mulai menentukan siapa yang layak memimpin kota ini lima tahun ke depan. Nama yang mencuat adalah Syahril Abdurradjak.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Muamil Sunan saat dikonfirmasi awak media pada 17 Juli mengatakan, Syahril Abdurradjak dinilai layak pimpinan Kota Ternate. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman panjang Syahril di birokrasi sangat mampu memahami kerja-kerja pemerintahan.
Kapabilitas yang dimilikinya diharapkan mampu menjadikannya pemimpin transformatif yang mengedepankan kepentingan publik dan memanfaatkan sumber daya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota demi terwujudnya pembangunan yang semakin maju.
“Masyarakat Kota Ternate membutuhkan pemimpin yang visioner dan transformatif, bukan sekadar pemimpi dengan janji-janji palsu,” tegasnya.
Saat ditanya soal petahana, Muamil menyatakan bahwa petahana adalah pemimpin yang gagal dalam mewujudkan visi misi Ternate Mandiri dan Berkeadilan. Berbagai kebijakan di birokrasi dan pembangunan daerah tidak sejalan dengan visi misi tersebut, seperti dalam hal penerapan merit system.
Sistem ini bertujuan untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah yang diisi oleh orang yang profesional, kompeten, dan menjalankan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.
“Wali kota sebagai pemimpin daerah harusnya lebih mengedepankan kepentingan publik. Kebijakan yang dijalankan harus benar-benar berdampak luas bagi masyarakat. Wali kota bukan hanya sekadar jabatan prestise, tetapi memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan kebijakan dan merealisasikan berbagai program pembangunan sesuai harapan rakyat,” pungkasnya.
Muamil menambahkan, terdapat tiga kriteria atau modal yang harus dimiliki seorang pemimpin atau wali kota, yakni modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi. Modal sosial petahana sudah runtuh dalam birokrasi yang terbukti dengan tidak diterapkannya merit system. Modal budaya atau kultural, setiap kebijakan harusnya bisa memahami nilai-nilai lokal dan kondisi yang sedang dialami masyarakat. Sebagai putra daerah, pemimpin seharusnya memahami kultur, sistem sosial ekonomi, serta unsur kebudayaan yang ada di masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. (Tim)
Baca Juga:
Artikel Terkait
