Brindonews.com
Beranda Daerah Soroti Dugaan APBD Fiktif, DPRD Diminta Bentuk Tim Investigasi

Soroti Dugaan APBD Fiktif, DPRD Diminta Bentuk Tim Investigasi

Suasana hearing antara masa aksi dan DPRD Morotai, Senin (6/8).

MOROTAI, BRN – Dugaan
kasus pemalsuan tandatangan anggota DPRD Morotai dalam dokumen APBD induk  2018 terus disuarakan. Senin (6/8) pagi tagi,
sejumlah massa aksi yang mengatas namakan Koalisi Pemuda Morotai Bersatu (KPMB)
mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai menggelar aksi di halaman kantor
DPRD.

Massa yang tergabung dari PMII, AMPERA dan
sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) lainnya itu mendesak lembaga DPRD segera
membentuk tim investigasi untuk menelusuri pokok persoalan terkait pemalsuan
tandatangan sejumlah wakil rakyat dalam dokumen APBD tersebut.





“ Kami akan terus lakukan aksi hingga
aspirasi ini diterima, terutama kasus pemalsuan APBD ini bisa terungkap sekatang
juga,” koar  Mulkan Hi Sudin salah satu
orator saat berorasi di depan kantor DPRD.

Menanggapi tuntutan masa aksi, wakil ketua
II, Rasmin Fabanyo mengaku jauh sebelumnya DPRD sempat mengagendakan
pembentukan tim investigasi sebelum kasus tersebut dilaporkan ke Polres Morotai.

“ Pembentukan tim investigasi sudah kita
upayakan, namun karena terlalu banyak persepsi dan perdebatan yang panjang,
makanya saya bersama pak McBill dan rekan-rekan lebih memilih membawa kasus ini
ke Polres,” timpalnya.





Secara pribadi, kata dia, dirinya telah
diperiksa penyidik Polda terkait dugaan APBD fiktif. “ Saya dan pak Richard
Samatara (wakil  ketua I) dan  beberapa rekan lain sudah  diperiksa, termasuk pak McBill. Informasinya
Rabu (8/8) nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Bahkan kepala Bappeda, Sekwan,
dan  Sekab juga bakal dipanggil penyidik
untuk dimintai keterangan,” urainya.

Sementara itu, McBil Abdul Aziz meyakini saat
ini penyidik Polda bekerja semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa otak
dibalik pemalsuan tandatangan APBD itu.

“ Dalam kasus ini secara pribadi, saya merasa
dirugikan lantaran tandatangan saya juga ikut dipalsukan. Makanya, saya dan
sejumlah rekan termasuk pak Rasmin langsung laporkan ke polisi,” aku McBill.





Dirinya mengaku sudah mengantongi nama-nama yang
sengaja melakukan pemalsuan tandatangan. Namun dia enggan menyebutkan secara rinci
siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. “ Kami berharap penyidik Polda
segera mungkin mengungkap aktor intelektual dibalik peniru tandatangan anggota
DPRD dalam dokumen APBD. Soal pengembangan, kami serahkan ke Polda, yang jelas
APBD 2018 itu illegal,” tandasnya.

Setelah mendengar penjelasan dari anggota DPRD, massa aksi
membubarkan diri dengan tertib. Meski begitu, mereka berjanji bakal terus
mengawal kasus tersebut hingga tuntas. (Fix)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *



Iklan