SKPD di Halmahera Timur Dinilai Tak Dukung Visi-Misi Ubaid-Anjas

Ubaid Yakub dan Anjas Taher.

HALTIM, BRN– Keinginan
Ubaid Yakub dan Anjas Taher menjadikan Halmahera Timur Maju dan Sejahtera masih
jauh dari harapan. 

Ketidakkonsisten dan kerja yang tidak bagus SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten
Halmahera Timur memengaruhi perwujudan visi-misi yang selanjutnya disebut
program kerja Pemerintahan Ubaid-Anjas itu. 

Nilai kurang bagus ini dikemukakan dalam pandangan akhir Fraksi Merah Putih terhadap Nota Perhitungan APBD Tahun Angaran 2021 pada sidang paripurna ke 10 masa sidang ke
II DPRD Halmahera Timur.

Sidang dengan angenda penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap
LKPJ kepala daerah dan persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang realisasi
pelaksanaan APBD 2021
itu kinerja semua SKPD
selaku perpanjangan tangan Ubaid-Anjas dinilai buruk.Penyebabnya adalah
SKPD masih bersikapapatis. 

Menurut Fraksi Merah Putih, sikap
cuek SKPDyang
condong tak mampumengeksekusi setiap programdianggap tidak mendukung program dan visi–misi Bupati Ubaid
Yakubdan
Wakilnya Anjas Taher. 

Ketua Fraksi Merah Putih DPRD Halmahera Timur, Slamet Priatno mengemukakan, terdapat banyak persoalan mendasar yang
harus dan perlu diselesaikan. 

Misalnya penyerapan DAK tahun 2021 di beberapa SKPD yang tidak
maksimal, Terutama OPD yang membidangi infrastruktur. Realisasi dana BOK tahun 2021 yang dibiayaiDAK di 16 Puskesmas yang sangat
tidak signifikan.
Juga kebutuhan ambulance ditujuh puskesmas.

“Kerusakan mobil ambulance
ditujuh puskesmas harus menjadi
perhatian serius pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan. Pailng tidak, harus diperbaiki karena menyangkut
keselamatan pasien,”
kata Slamet saat menyampaikan pandangan Fraksi Merah Putih dalam sidang
paripurna, Senin malam, 11
Juli 2022. 

Baca Juga:

Tinjau Lokasi Banjir, Ashadi: Butuh Penanganan Cepat

Permasalahan dimaksud
belum termasuk banyaknya program kerja SPKD yang terealisasi, terutama OPD yang membidangi infrastruktur. 

“Ketidakhadiran kepala SKPD atau perwakilan dalam setiap pembahasan realisasi anggaran tahun 2021 bersama
DPRD merupakan satu kelalaian dan kesengajaan.Ini juga soal,”
sambungnya. 

Sikap acuh tau dan malas-malasan SKPD, menurut
Slamet, justru berimbas padarealisasi
program yang telah dicanangkan. Bahkan,
tampak
tiap-tiap SKPD tidak memiliki itikad
baik memperbaiki program perencanaan akan datang. 

“(DPRD punya fungsi pengawasan terhadap eksekutif). Olehnya
itu, Fraksi Merah Putih meminta bupati agar segeramengevaluasi SKPD yang bersangkutan dan diberikan teguran keras. Terutama
kepada 10 camat yang sudah dua tahun berturut-turut tidak menghadiri kegiatan dimaksud.
Hal ini tidak memberikan contoh yang baik terhadap penyelengaraan pemerintahan. Kemudian soal pemotongan gaji PNS pun perlu di review,”katanya. (mal/red)