Sekporv Maluku Utara Buka Forum Lintas Perang Daerah
Syamsudin: Kita Fokus Dorong
Pertumbuhan Ekonomi
Suasana pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara. |
Pemerintah
Provinsi Maluku Utaramenggelar
kegiatan forum lintas perangkat daerah di Sahid Bella Hotel Ternate, Senin 19
April 2021. Serimoni dalam rangka penyusunan perncanaan dan pengawasan ini
dibuka oleh Sekertaris Provinsi (Skprov) Maluku Utara, Syamsudin A. Kadir.
Syamsudin A.
Kadir menuturkan, forum perangkat daerah merupakan bagian penting dalam proses menyusun
rencana. Dari sisi perencanaan, merupakan tahapan pembahasan perangkat daerah
dengan pihak terkait dalam menghasilkan rancangan kerja yang berkualitas.
Kemudian disisi
pengawasan, lanjut Syamsudin, tahapan dimana dilakukan audit oleh lembaga berwenang.
Progres rancangan kegiatan pemerintah akan diawasi baik komisi pemberantasan
korupsi (KPK), badan pemeriksaan keuangan (BPK) dan lembaga pengawasan daerah.
“Tahun 2022
nanti merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana
tertuang dalam RPJMD. Penajaman strategi dan arah kebijakan sangat diperlukan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, yang selanjutnya
dibahas pada forum ini,” kata Syamsudin ketika membacakan sambutan
tertulis Gubernur Abdul Gani Kasuba.
Syamsudin mengatakan,
RKP yang merupakan penjabaran RPJMD petumbungan ekonomi ditarget
tumbuh 7,5 sampai 8,5 persen. target ini bisa menekan trend kemiskinan
sebesar 5,71 sampai 6,63 persen, serta pengangguran
sebesar 4,06 sampai 5 persen.
“Target ini terdapat projek strategis di kawasan
industri di Weda, Halmahera tengah dan kota baru Sofifi. Juga prioritas nasional,”
ucapnya.
Ketua Panitia pelaksanaan
Forum Lintas Perangkat Daerah, M. Ridha Rajiloen menambahkan, ada beberapa
fokus forum lintas perangkat daerah. Diantaranya, peningkatan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia, infrastruktur dan daya saing wilayah, kemandirian
dan daya saing ekonomi, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
peningkatan harmoni sosial dan kondusifitas wilayah, serta pemantapan tata
kelola pemerintahan.
“Penyelengaraan
Forum Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara dapat dijadikan wadah untuk
menampung aspirasi stakeholder. Tujuannya penyempurnaan rancangan kebijakan
penyusun rencana kerja perangkat daerah dengan pendekatan perencanaan yang
tematik, holistik dan terintergrasi yang selanjutnya menjadi bahan pemutakhiran
rancangan RKPD Provinsi Maluku Utara yang akan dibahas dalam musrembang provinsi,”
katanya. (adv)