Sebagian Masyarakat Madopolo Obi Tolak Pindah Meteran Token

Ilustrasi meteran listrik token. (Foto: kompas.com)

Kebijakan pindah
meteran listrik pasca bayar ke pra bayar oleh PLN Ranting Obi Utara mendapat
penolakan. Himpunan Pelajar Mahasiswa Madopolo (HPMM) Obi Utara menilai, migrasi
dari meteran non pulsa ke token itu diklaim sepihak.

Anggota HPMM
Obi Utara, Asyudin menyebut kebijakan ini tanpa ada kesepakatan antara
masyarakat dengan pihak PLN. Pemberlakuan harus ada surat rekomendasi dari PLN Cabang
Maluku Utara di Sofifi sebagai dasar.

“Masyarakat
dipaksa oleh pihak PLN Ranting Obi Utara untuk menganti meteran mereka (dari
pasca bayar ke listrik token). Sebagian masyarakat diam-diam saja, tapi sebagian
besarnya menolak karena dianggap sepihak dan merugikan,” kata Asyudin
keterangannya yang diterima brindonews, Sabtu sore, 12 Juni.

Mantan Presiden
BEM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun Ternate ini mengemukakan,
kebijakan yang diklaim tidak berdasar tersebut sebagian masyarakat melayangkan petisi
sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Kepala PLN Ranting Obi Utara, Indra
Isra.

“Kami meminta Kepala
PLN Cabang Maluku Utara segera mengevaluasi kepada Pak Indra Isra sebagai Kepala
PLN Ranting Obi Utara. Menurut hemat kami, kebijakan ini sepihak. (rls)