Ombudsman Malut Minta Pemda Siapkan Crisis Center
|
| ILUSTASI POSOTIF TERINVEKSI VIRUS CORONA |
TERNATE, BRN – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyarankan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu berancang-ancang menyiapkan crisis center atau pusat krisis. Ikhtiar ini mengingat warga negara China di Maluku Utara.
Sofyan Ali, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara mengemukakan, langkah tersebut bertujuan dianggap penting meski belum ada data dengan jumlah signifikan mengenai warga yang terjangkit wabah virus corona di Maluku Utara (Malut).
“Baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta otoritas terkait perlu berancang-ancang menyiapkan ini (crisis center), karena berdasarkan data statistik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malut, jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Maluku Utara mencapai 2.435 jiwa pada tahun 2019, dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah atau perusahaan pertambangan,” kata Sofyan dalam rilis yang diterima redaksi brindones.com, Senin (27/1).
Pihaknya mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang dilakukan pemerintah. Namun kata Sofyan, perlu ada upaya lebih jauh, seperti menyiapkan komunikasi krisis.
Komunikasi krisis dipandang perlu segera disiapkan karena penting bagi publik. Ini bertujuan agar masyarakat untuk mendapat informasi akurat dan terkini mengenai solusi dan bagaimana mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat atau hoaks.
“Informasi publik agar dikelola sumber tunggal, dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas,” pungkasnya.
Sofyan
mengatakan, perlu
ada sinergi antarapemerintah daerah
dan otoritas terkait. Ini penting untuk mengantisipasi risiko meluasnya wabah
virus corona, terutama pada pusat transportasi laut mapun udara sering di akses
warga negara asing.
Misalnya menyiapkan peralatan pendukung semacam
alat thermal scanner atau
lainnya di pintu kedatangan bandara dan pelabuhan seperti
Bandara Sultan Babullah, Pitu Morotai, Oesman Sadik Labuha, Pelabuhan Ahmad
Yani dan Pelabuhan Bastiong. Kemudian menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat
mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan
bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona.
Menyesuaikan standar pelayanan pada rumah
sakit rujukan di Maluku Utara, termasuk ruang pelayanan khusus untuk memastikan
pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani, dan melakukan
pemutakhiran berkala serta mempublikasikan perkembangan keadaan
berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan, agar bisa
memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik.
Baca Juga:
“Bagi warga yang diduga terindikasi terkena
virus corona tetapi tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,
diharapkan untuk segera melaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Maluku Utara,” katanya. (brn)
Sebelumnya
Banteng Galang Kekuatan Cekal Bahrain
Artikel Terkait
