MPW Pemuda Pancasila Malut Jadwalkan Diklat Utama Bulan Depan
|
|||
| Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara Santrani Abusama |
TERNATE, BRN – Majelis
Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila atau MPW PP Provinsi Maluku Utara menggelar rapat persiapan diklat
kaderisasi. Rapat yang dipusatkan di Graha Pemuda Pancasila Maluku Utara itu
dipimpin oleh Ketua Wilayah Santrani Abusama.
Santrani mengatakan, rapat persiapan kualifikasi utama dalam
rangka menjaring kader terbaik ini sebagai tindaklanjut keputusan majelis
pimpinan wilayah se-Indonesia.
“Mengingat Maluku Utara menjadi prioritas, maka kegiatan diklat
utama yang dijadwalkan pada 10 November 2021 ini sekaligus dilakukan peletakan
batu pertama pembangunan Graha Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara di
kelurahan Kalumata, Ternate Selatan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba,” kata
Santrani, usai rapat persiapan, Rabu, 20 Oktober.
Berharap dengan kegiatan ini dapat memotivasi dan menjadikan
semangat baru bagi kaum muda, terutama yang terhimpun dalam pemuda pancasila.
“Pemuda pancasila inikan berbasis organisasi masyarakat (ormas),
yang tentu basisnya adalah masyarakat. Untuk itu, saya sebagai ketua wilayah
melaksanakan pertemuan ini salah satunya membahas semua persiapan, termasuk
hal-hal teknis yang menunjang kegiatan,” ucapnya.
Santarni menuturkan, MPW PP Maluku Utara memiliki peran penting
dalam menjalankan tugas penjaringan kualifikasi utama kader pemuda pancasila di
wilayah Provinsi Maluku Utara. Pendidikan dan latihan kaderisasi merupakan
salah satu syarat utama yang harus dijalani masing-masing kader di cabang
kabupaten/kota.
“Peserta yang dinyatakan lulus dan memenuhi standar akan mendapatkan
Sertifikat Utama,” ujarnya.
Santrani mengemukakan, keinginannya membangun graha permanen itu
sudah menjadi targetnya semenjak dinobatkan sebagai Ketua Wilayah Pemuda
Pancasila Maluku Utara. Hanya saja niatnya terpaksa ditunda
lantara ia lebih memilih mengutamakan sarana fisik organisasi kepemudaan yang
lain.
“Waktu saya masih kepala dinas itu (Kepala Dinas PUPR Maluku
Utara) ada beberapa bangunan atau sekretariat yang saya usulkan. Ada
Sekretariat KNPI Maluku Utara, al khairat, nahdatula ulama, muhammadiyah, dan
beberapa secretariat lainnya. Setelah saya cek cek di teman-teman yang mengurus
pengusulan itu ternyata tidak ada (tidak dibangun). Padahal pengusulan sudah
disetujui teman-teman di DPRD yang sahkan dalam bentuk peraturan daerah,”
sebutnya. (red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
