Menanti “keTULUSan” kabinet Andalan
|
| Al Akbar Muhammad Dal |
Ditulis oleh Al
Akbar Muhammad Dal. Penulis merupakan Ketua Partai Garuda Kota Ternate.
Ketika sebuah
hajatan politik “democracy
voting” itu usai, maka semua orang
yang telah mendistribusikan hak demokrasinya tentu berasumsi bahwa kemanangan
itu adalah kemenangan mereka secara kolektif. Bahkan, ada yang mengklaim itu
adalah kemenangan Tim Sukses, dan
seterusnya; interpertasi kita seperti apa, tergantung setiap dari kita
memandang realitas.
Tentu semua upaya
mendiskursuskan realitas adalah hak logis. Oleh Gramscy dan Lenin menyebut “Filsafat itu Politik”; bahwa semua
upaya berpikir secara logis adalah juga bagian dari politik.
Perhelatan politik
atau Pemimilah Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Ternate pada 2020, sangatlah menguras perhatian, termasuk energi semua politikus lokal. Masyarakat khususnya
di kota Ternate pun merupakan sebuah keadaan politik yang menurut penulis
memiliki standar nilai khusus, sebab Ternate adalah poros perubahan dan
perkembangan Maluku Utara.
Sebetulnya dalam
mendistribukan setiap pimpinan OPD di kabinet Tauhid Soleman, harusnya
mempertimbangkan aspek profesionalitas dan integritas. Sebab jika keliru, sudah
barang tentu berdampak negatif terhadap publik. Bahwa pelantikan pimpinan OPD adalah
hasil dari kibijakan politik, bukan berdasar pada regulasi birokrasi.
Penulis optimis dan
meyakini M. Tauhid Soleman selaku pengendali nahkoda dalam menetapkan
kabinetnya, pasti berdasar pada profesionalitas dan kompetensi birokrasi. Penting
juga bagi saya bahwa harus mendiskusikan setiap langkahnya dalam menjaga “Wealth of Government” pemerintahan
yang baik. Tujuannya yaitu agar tidak berefek terhadap politik di Kota Ternate,
terutama ketersinggungan tim sukses.
Sebab saat ini, ada kabar burung yang beredar melalui media
sosial mengenai komposisi kabinet. Entah benar atau tidak, kalaupun itu benar, maka saya katakan ini merupakan
sebuah kecelakaan sistem birokrasi. Sebetulnya menurut saya tak perlu beberkan
siapa-siapa yang bakal dilantik,
semuanya demi menjaga marwah pemerintah Kota Ternate. Kalau setiap kebijakan
prinsipal itu mengalami kebocoran, maka mau tidak mau polemik tetap terjadi.
Memang kita semua tau bahwa transparansi pemerintahan itu penting dalam
demokrasi tetapi ada hal-hal yang bersifat inklusif adalah juga bagian dalam
atributif pemerintah.
Informasi pergeseran
OPD itu harusnya dihindari agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Padahal
gesekannya hanya di lintas elit politik. Kalau seperti ini, sama halnya kita
telah membuat jebakan konflik komonal yang tentunya merugikan kabinet Tauhid-Jasri
itu sendiri. Saya berharap agar Wali Kota Ternate arif dan bijak dalam memilih pimpinan
OPD (kepala dinas) sesuai visi TernateAndalan.
Tentu kita semua berkeinginan bahwa Kabinet TernateAndalan harus lebih sempurna
dari sebelumnya.
Baca Juga:
Penentuan kabinet merupakan motor penggerak
mewujudkan visi-misi. Secara politik ini juga adalah embrio dan skema menuju
pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Semua haruslah keterwakilan secara
zhuurryat. Pesan penulis pak wali kota harus mengawali semua ini dengan manis (etika
birokrasi) sehingga diterima oleh masyarakat dengan manis pula. Dalam
mewujudkan TernateAndalan yang betu-betul mengakar dan menjadi sebuah
keniscayaan bagi orang Ternate yang memenangkan TULUS di Pemilu 2020 lalu. (*)
Artikel Terkait
