KUA-PPAS 2027 Disepakati, Ketua DPRD Ternate Minta RAPBD Berpihak pada Rakyat

TERNATE, BRN – DPRD Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Kota Ternate, Kamis (20/8/2026).

Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembahasan internal komisi, rapat kerja komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), rapat konsultasi, hingga pembahasan final antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca Juga:

Pemkot Ternate Raih Predikat “Sangat Baik” Indeks Reformasi Hukum 2026

“Rapat hari ini merupakan wujud dari kerja-kerja DPRD dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2027. Dengan demikian, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran telah ditetapkan menjadi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara telah ditetapkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Rusdi.

RAPBD 2027 Harus Aspiratif dan Realistis

Menurut Rusdi, dokumen KUA memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Sementara PPAS menjadi patokan batas maksimal anggaran bagi setiap perangkat daerah.

Karena itu, ia berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate 2027.

“Kami berharap kesepakatan bersama ini menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 yang aspiratif karena mendengar suara rakyat, realistis karena disusun sesuai kemampuan daerah, dan adaptif karena mampu menjawab tantangan serta dinamika pembangunan,” tegasnya.

Rusdi menekankan, penyusunan RAPBD tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap program yang masuk dalam APBD harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan Kota Ternate.

Setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, Pemerintah Kota Ternate selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing OPD sebagai salah satu dasar penyusunan RAPBD 2027.

Pemkot Matangkan Pagu Anggaran OPD

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan pemerintah daerah terus mematangkan proses penyusunan anggaran 2027 sesuai tahapan perencanaan dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Menurut Tauhid, penetapan plafon prioritas anggaran menjadi salah satu tahapan penting karena akan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun program dan kegiatan.

“Setelah penyusunan dan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) selesai, langkah selanjutnya adalah penyampaian pagu indikatif anggaran kepada seluruh OPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran vital dalam mengawal dan menyampaikan tahapan ini,” kata Tauhid.

Selanjutnya, TAPD akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Pembahasan tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum RAPBD ditetapkan menjadi APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027.

Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS, Pemkot Ternate dan DPRD kini memasuki tahapan berikutnya untuk memastikan rancangan anggaran 2027 tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. (Ham/Red)