Konflik Golkar Jelang Pilkada 2020

Samad Moid Konsultasi ke DPP

Ketua DPD I Golkar Maluku Utara, Alien Mus dan Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat, Samad Moid.

JAILOLO, BRN– Meskipun tahapan pemilihan
kepala daerah (pilkada) serentak 2020 baru bisa dilaksanakan pada 23 September
2020 nanti, konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) mengemuka.

Ini terlihat saat rapat
pleno pencopotan atau pemberhentian tiga Ketua DPD II, yaitu DPD II Golkar Kota
Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur. Sayangnya, pertikaian
membuka rapat tersebut tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan Dewan
Pengurus Pusat (DPP) partai besutan Airlangga Hartanto ini.

Ketua DPD II Golkar Halmahera
Barat Samad Hi. Moid menyebut pergantian tersebut sangat bertentangan dan tidak
sejalan dengan AD/ART maupun peraturan organisasi (PO) Golkar nomor 15 tahun 2017. Selain itu,
posisi Arifin Djafar sebagai Sekretaris DPD I Golkar Maluku Utara ini tanpa
legalitas hukum yang jelas dan belum mendapatkan SK DPP.

“ Sekretaris DPD I yang
sah sampai saat ini adalahHamid
Usman, karena ada SK dari pengurus
pusat bukan Arifin Djafar. Sehingga apa yang dilakukan Alien Mus dan Arifin
Djafar harus ada persetujuan DPP,” ungkapnya via handphone, Kamis (11/7).

Samad mengakui dirinya sementara
berkonsultasi dengan DPP perihal rapat pleno tersebut. Selain mengambang atau
bertolak belakang dari AD/ART dan PO Golkar, pengurus baru itu menurutnya cacat hukum.

“ Sesuai keputusan DPP, sampai
saat ini saya masih Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera barat. Partai
Golkar adalah partai besar dan tertua di Indonesia tentu punya aturan, tapi anehnya
apa yang dilakukan DPD I tidak sesuai aturan partai,” terangnya.

Dampak Kisruh DPP

Akademisi Universitas
Muhammadiyah Maluku Utara, Helmi Alhadar menduga pemicu ini tidak terlepas dari
konflik di DPP. Dimana persaingan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan
ditantang oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam musyawarah nasional (munas) pada
Desember 2019 nanti.

Baca Juga:

Warga Obi Tolak Kenaikan Tarif Air PDAM

“ Sebelumnya munas
diusulkan Agustustus bulan depan, namun akhirnya disepakati sebagaimna kesepakatan
awal di Desember mendatang. Untuk itu, terjadi persaingan antara pendukung Airlangga
dengan pendukung Bamsoet, untuk memperebutkan posisi baik di DPD tingkat l
maupun tingkat ll. Hal ini jaga terjadi di Partai Golkar Provinsi Maluku dan
Cirebon,” jelas Helmi via WhatsApp malam tadi.

Kandidiat doktor Unpad Bandung,
Jawa Barat ini menilai persaingan tingkat pusat akan berdampak di daerah. Masing-masing
calon ketua umum (ketum) mengklaim memiliki dukungan 400 orang di tiap-tiap
tingkatan.

“ Dan ada tuduhan salah
satu kandidat ketum melakukan pergantian di tingkat DPD yang dianggap tidak
mndukungnya. Jadi intinya ini masalah internal Partai Golkar,” ujarnya.

Helmi menyarankan
sebaiknya segera diselesaikan. Selain mengingat pilkada kian dekat, juga bisa
berdampak pada peluang kemenangan terhadap figur-figur yang bakal diusung untuk
bertarung pada 2020 nanti. “ Karen bisa mengalami ketidaksolidan dalam dukungan
partai,” singkatnya.

Namun begitu, mantan Ketua Program Studi (Prodi)
Ilmu Komunikasi UMMU Malut ini masih percaya pengalaman partai beringin itu sering
mengalami badai besar, namun mampu tetap bertahan. “ Mudah-mudahan kali ini Golkar
tetap dapat menyelesaikan persoalan besar ini secara baik dan bijaksana,”
harapnya. 

Sekedar diketahui, pleno
pergantian tersebut disepakati tiga Ketua DPD II berganti. DPD II Tikep dari
Anas ke Suldin Falabesi sebagai pelaksana tugas ketua, Wakil Bupati Halbar Zakir
Mando menjabat Plt Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat yang sebelumnya dijabat Samad
Moid, dan Arifin Djafar (sebelumnya Sekretaris DPD I Golkar) bertengker dikursi
Ketua DPD II Halmahera Timur mengganti Idrus E. Manengke.

Sampai berita ini dipublis, baik Alien Mus maupun Hamid Usman belum memberikan tanggapan. Usaha brindonews mengonfirmasi Alien belum berhasil, nomor ponsel miliknya berada diluar jangkauan ketika di hubungi. (haryadi/ko/red)