Komisi I DPRD Ternate Sebut Kebijakan KSOP Rugikan Orang Banyak

Mochtar Bian.

Kebijakan pemisahan
penumpang dan bawarang bawaan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
atau KSOP Kelas II Ternate di soroti DPRD. Menurut Mochtar Bian, aturan
soal kapal rute Ternate-Tidore yang di larang mengangkut penumpang merugikan
orang banyak.

Selain
merugikan, Mochtar mengatakan KSOP terkesan menciptakan masalah baru. Karena itu,
ia meminta KSOP harus memperjelas kebijakan pembatasan kapal kayu yang diserta
dasar hukum yang kuat.

“Sehingga
masyarakat memahami dengan jelas dan mematuhi. Kalau penumpang dan kendaraan over capasity, harus dikurangi saja
tidak perlu dipisahkan,” ucap Mochtar, Kamis 4 Februari 2021.

Politisi PKB
itu mempertanyakan maksud KSOP membuat aturan pemisahan tersebut. padahal, kata
dia, aktivitas pengangkut penumpang di kapal kayu rute Ternate-Tidore responnya
baik-baik saja.

“Jadi untuk
untuk apa diambil kebijakan seperti itu. Kan ada alternatif lain seperti pengurangan
kapasitas penumpang atau barang, jangan dipisahkan seperti itu,” katanya.

Sebelumnya,
KSOP Kelas II Ternate membuat pemisahan antara penumpang dan barang bawaan. Penumpang
hanya dibolehkan menggunakan jasa speedboad,
sementara barang bawaan seperti sepeda motor dimuat di kapal kayu atau perahu
motor kayu.

Kebijakan ini
pun di respon masyarakat Tidore. Menurut mereka kebijakan tersebut merugikan
dua kali. Mereka tidak hanya membayar tarif speedboad,
tetapi harus membayar tarif motor kayu bilamana membawa sepeda motor. (ham/red)

Baca Juga:

Gelar Entry Meeting OPD Halbar Dilarang Keluar Daerah