Kerap Minta Fee Proyek, FORES Desak Periksa Sekretaris Dikbud Malut

TERNATE, BRN – Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES) Maluku Utara menggelar unjuk rasa di depan Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Kamis 12 Oktober.

Mereka mendesak agar Polda Maluku Utara mengusut dugaan fee proyek 10-15 persen dari nilai kontrak. Menurut FORES, Fahmi kerap meminta jatah ‘preman’ proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari DAK dan APBD.

Koordinator aksi FORES Maluku Utara, Sandi Usman mengatakan, Fahmi pantas ditetapkan tersangka. Sebab, menurutnya, seluruh kegiatan fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022-2023 semuannya dikerjakan dengan pola swakelola.

“Seharusnya tidak (swakelola). Ini yang membuka peluang adanya indikasi korupsi. Parahnya, semua proyek Fahmi adalah PPK tunggal,” kata Sandi, Kamis, 12 Oktober.

“Kami mendesak Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba segera mengevaluasi Fahmi cs ihwal fee Proyek 10-15 persen dimaksud,” sambungnya.

Sandi menyebutkan, selain aksi di Ditreskrimsus, unjuk rasa serupa dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Di depan kejaksaan, kata Sandi, mendesak agar menelusuri dugaan pemotongan BOS SMA, SMK dan SLB. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fahmi Alhabsy ikut terlibat dalam sangkaan ini. **