Kelebihan Pembayaran 8 Paket SMI di Akhir Masa Jabatan Gubernur Malut
|
| Ilustrasi pekerjaan jalan. |
SOFIFI, BRN – Delapan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang
melekat di Dinas PUPR Maluku Utara ramai diperbincangkan. Ini setelah adanya
temuan BPK yang mencapai lebih dari Rp. 117 miliar.
Temuan ini
dihitung dari denda keterlabatan sebesar Rp. 94.371.523.167,27; kekurangan
volume pada lima paket pekerjaan senilai Rp. 1.903.511.202,32; dan tiga paket
pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp. 21.555.592.969.85.
Delapan proyek Belanja
Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) ini diantaranya pembangunan
Jembatan Kali Oba Il (Lanjutan), peningkatan dan pembangunan jalan-jembatan
ruas Wai Ina-Malbufa, peningkatan jalan-jembatan ruas Matuting-Ranga Ranga, peningkatan
jalan ruas Payahe-Dehonodo, pembangunan jalan ruas Bahar Andili (Segmen
Sofifi-Akekolano), pembangunan jalan-jembatan ruas Ibu-Kedi, peningkatan jalan
ruas Saketa-Dehepodo, peningkatan jalan ruas Tolabit-Toliwang-Kao.
BPK juga mendapati
potensi kelebihan pembayaran senilai lebih dari Rp. 23 miliar. Temuan ini
termuat dalam LHP BPK Nomor: 13/LHP/XIX.TER/12/2022. 29 Desember 2022.
Dari delapan
proyek tersebut, ruas Tolabit-Toliwang-Kao paling tertinggi pekerjaan tidak
sesuai spesifikasi senilai Rp. 11.994.711.164.46, disusul ruas Saketa-Dehepodo,
sebesar Rp. 7.137.866.190.36.
Khusus paket jalan
ruas Tolabit-Toliwang-Kao, Komisi III DPRD Maluku Utara sebelumnya meninjau progress
pekerjaan pada 16 Januari 2023 lalu. Hasilnya, progres pekerjaan sudah mencapai
95 persen, tersisa lima persen yaitu pengerjaan markah jalan (road surface marking).
Terhadap temuan ini, BPK merekomendasikan Gubernur
Maluku Utara agar memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan
PPK tiap-tiap paket pekerjaan untuk menghitung potensi kelebihan pembayaran
sebesar Rp23 miliar lebih. (red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
