Ibu Hamil Tak Ditangani, Gubernur Tanggung Biaya Operasi

Foto Abdul Gani Kasuba melakukan inpeksis mendadak di RSUD Chasan Boesoerie

TERNATE, BRN – Gubernur Maluku
Utara  (Malut) Abdul Gani Kasuba saat melakukan inspeksi mendadak di RSUD
Chasan Boesoerie, Ternate, Senin (30/12/2019), menemukan seorang ibu, NA (34)
yang hamil di luar kandungan tidak ditangani secara medis (operasi) lantaran ia
tak punya biaya. Gubernur langsung marah, lalu memerintahkan dokter melakukan
operasi dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Gubernur. 

“Melalui
program tiga Kartu Sakti yakni Kamu Sehat, Kamu Cerdas, dan Kamu Tumbuh, maka
pelayanan kesehatan di Kelas III di RSUD Chasan Boesoerie harus gratis,” tegas
gubernur.

RSUD 
Chasan Boesoerie, kata Gubernur, telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau
sudah berdiri sendiri sehingga tidak lagi ada campur tangan Pemprov  dalam
pengelolaan anggarannya. “Saya harapkan, jangan sampai ada kemahalan biaya
kesehatan, terutama Kelas III harus gratis,” katanya.  

Pemprov,
lanjut Gubernur, akan tetap mengupayakan penganggaran untuk BPJS Kesehatan yang
diprioritaskan di tahun 2020. “Untuk mencari tau itu, maka  saya langsung
mengecek RUSD ini, Kelas III ini untuk melihat perkembangan. Alhamdulillah
semua BPJS sehingga hampir semua gratis,” ujarnya.

Namun,
pasien ibu hamil itu belum memiliki BPJS sehingga tidak mampu membiayai 
operasi. “Saya ada marah dokter kanapa samapai begitu, karena itu saya
minta langsung operasi nanti saya tanggung jawab,” ujarnya, seraya
menambahkan, “Kalau  mempercepat pengobatan (dan operasi) namun (pasien)
tidak ada dana, maka (pihak rumah sakit) harus komunikasikan ke pemerintah
sehingga bisa ditangani,” ucapnya.

Di
kesempatan itu, Gubernur kembali mengingatkan bahwa sejak awal dirinya
menegaskan, pendidikan dan kesehatan jangan dipersulit, apalagi bagian
kebidanan. Sebab Gubernur ingin agar semua ibu yang melahirkan ditangani dengan
baik sehingga bisa selamat.

“Pokoknya
saya tegaskan jangan sampai ada yang sakit kemudian  keluar dari rumah
sakit tidak bisa karena tidak bayar, kasi tau biar  tong tangani, itu
torang punya tanggungjawab,” jelasnya. Gubernur juga inginkan pelayanan
kesehatan di  Kelas III gratis.

Meskipun
demikian, Gubernur  mengaku, selama ini masih banyak keluhan dari
masyarakat, meskipun  menggunakan BPJS masih ada pungutan. Sehingga 
ia tegaskan, masyarakat melaporkan jika petugas kesehatan yang masih melakukan
pungutan tersebut. (ces)