Honor Rakernas JKPI Diduga Dipotong Rp1 Juta, 11 Fotografer Diskomsandi Ternate Mogok Kerja
TERNATE, BRN – Sebanyak 11 fotografer bidang dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskomsandi) Kota Ternate melakukan aksi mogok kerja. Aksi tersebut diduga dipicu persoalan pembayaran honor pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).
Informasi yang diterima menyebutkan, honor tenaga dokumentasi dalam laporan kegiatan disebut sebesar Rp1,5 juta per orang. Namun, sejumlah fotografer mengaku hanya menerima Rp500 ribu per orang.
Dugaan selisih pembayaran sebesar Rp1 juta per orang tersebut kemudian memicu kekecewaan para tenaga teknis lapangan.
Baca Juga:
“Honor yang dilaporkan ke Kadis itu Rp1,5 juta per orang, tapi realisasi yang kami terima cuma Rp500 ribu,” ungkap salah satu staf dokumentasi yang meminta namanya tidak disebutkan, Rabu (16/9/2026).
Menurut sumber tersebut, persoalan pembayaran honor itu berkaitan dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskomsandi Kota Ternate berinisial S alias Enol.
Namun, dugaan pemotongan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait, termasuk mengenai mekanisme penganggaran, pembayaran, dan pihak yang bertanggung jawab atas realisasi honor tenaga dokumentasi.
Aksi mogok kerja 11 fotografer tersebut disebut berdampak pada aktivitas dokumentasi kegiatan di lapangan. Sejumlah pekerjaan dokumentasi yang sebelumnya ditangani tenaga teknis tersebut tidak berjalan seperti biasanya.
Para fotografer juga meminta Wali Kota Ternate mengevaluasi Kepala Bidang IKP. Mereka menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Diskomsandi Kota Ternate Muchlis Djumadil belum memberikan konfirmasi terkait dugaan perbedaan nilai honor tersebut maupun aksi mogok kerja para fotografer.
Sejumlah staf sekretariat Diskomsandi juga memilih tidak memberikan keterangan. Salah satu staf bidang IKP menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada kepala dinas.
“Nanti langsung ke Kadis saja,” ujarnya.
BRN masih membuka ruang klarifikasi bagi Kepala Bidang IKP, Kepala Diskomsandi, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pembayaran honor tenaga dokumentasi pada kegiatan Rakernas JKPI. (Ham/Red)
Selanjutnya
Artikel Terkait
