Gubernur LIRA: Pelantikan Pengurus Baru LIRA Itu Hoaks
|
|
Keterangan Foto: Gubernur LIRA Kalbar, Karmin Hamade (Tengah, keempat dari kanan) bersama jajaran Polda Kalbar. |
PONTIANAK, BRN – Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalbar periode
2015-2019, Karmin Hamade mengatakan, berita terkait rencana pelantikan pengurus
LIRA pada tingkat DPW dan DPD yang baru adalah hoaks. Pelantikan itu tidak
sesuai dengan aturan organisasi yang telah ditetapkan.
“Adanya berita terkait dengan pergantian pengurus DPW dan DPD
itu adalah hoaks dan kami tidak akui. Ini sangat merugikan kami pengurus LIRA
Kalbar yang selama ini sudah berbuat. Ini bisa membuat konflik di internal LIRA
itu sendiri,” kata Karmin, Rabu (20/6).
Karmin menjelaskan, pelantikan pengurus baru yang akan dikukuhkan pada
Kamis (21/6) tanpa sepengetahuan pihaknya, dan melanggar anggaran dasar
organisasi. Ditambah lagi pergantian pengurus itu dilakukan saat masa
jabatannya belum habis. Sebab menurutnya, SK kepengurusannya masih aktif dan
berlaku sampai 2019. Itu artinya kepengurusan yang baru tersebut tidak
mestinya dilantik sebelum berakhirnya masa kepengurusan sang gubernur LIRA pada
2019 mendatang.
“ Saya berharap semua yang menerima undangan untuk tidak menghadiri
pelantikan tersebut. Ini ada kezaliman yang dibuat di sini. Selama ini kami
sudah mengenalkan LIRA kepada masyarakat, lalu dengan cara pergantian tanpa
pengetahun ini sudah melanggar anggaran dasar,” katanya.
Menurutnya, apabila nantinya masih saja ada pelantikan pengurus yang
baru. Pihaknya serta jajaran DPW dan DPD akan tetap menjalankan roda
organisasi. Artinya akan ada dualisme kepengurusan LIRA di Kalbar.
“ Kami siap diajak bermusyawarah tapi bukan dengan pengurus yang mau
dilantik tersebut. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kami. Tapi
dia melanggar kesepakatan tersebut. Sehingga kami minta jika ingin
bermusyawarah lansung dengan Presiden LIRA untuk meluruskan Informasi yang
sepihak itu,” tegasnya.
Karmin mengklaim kepengurusannya sudah benar-benar dirasakan oleh
masyarakat. LSM ini ikut ambil bagian dalam beberapa kasus penegakan hukum,
salah satunya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di
Kalbar.
Baca Juga:
“ Kita juga ikut mengangkat adanya pemalsuan dokumen E-KTP di Kubu Raya.
Dengan adanya kepercayaan dan bukti kerja nyata ini. Kami berharap presiden
LIRA untuk menyikapi persoalan dengan sebaik-baik mungkin,” tukasnya. (Sbr)
Artikel Terkait
