Brindonews.com


Beranda Nasional Gerindra Setujui Usulan KPK

Gerindra Setujui Usulan KPK

Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA  – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) partai politik (parpol) dibiayai
pemerintah disetujui Partai Gerindra. Menurut Gerindra, usulan tersebut dinilai
memberi kesempatan yang sama untuk parpol besar ataupun parpol kecil.  

Selain memberikan kesempatan yang
sama, sistem audit yang di gunakan dalam penggunaan dana yang berasal dari
pemerintah itu mencegah penyelewengan. “ Setuju. Biar semua partai politik itu
mendapat kesempatan yang sama. Mau partai besar, partai kecil, supaya tata
kelola keuangan, lalu kemudian kinerja dan pertanggungjawabannya jelas,” kata
Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(5/12/2018).






Dasco menegaskan, Gerindra siap
diaudit untuk mempertanggungjawabkan dana yang diberikan pemerintah. Ia
menyebut, saat ini pun Gerindra sudah memiliki aturan internal untuk mencegah
adanya penyelewengan dana.

“ Ya kalau kita memang di Gerindra kalau
penyelewengan dana-dana itu memang dari awal berdiri kita sudah (ada)
aturan-aturan yang mengatur. Itu dana internal ya, apalagi dana yang berasal
dari pemerintah, dari APBN kan. Tentunya kita akan lebih jaga,” tegas Dasco di
detiknews.com.




Seperti diberitakan sebeumnya, KPK
mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit
agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.



“ Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh
pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang mungkinkan
itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu,” kata Ketua KPK Agus
Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Bussines Integrity
Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12) kemarin.




Dia mengatakan,
nantinya bisa ada sanksi jika parpol menyelewengkan dana dari pemerintah. Agus
menyatakan pendanaan partai politik oleh pemerintah ditujukan untuk mewujudkan
demokrasi yang bersih.

“ Kalau misalkan dia melanggar dalam penggunaan
keuangan yang berasal dari APBN, bisa
 aja partai dikeluarkan didiskualifikasi nggak bisa
ikut pemilu. Jadi hal semacam itu harus diperdalam supaya lingkungan demokrasi
yang bersih, kemudian sistem yang kita kenalkan lebih baik dapat didorong dan
terwujud,” ucapnya.
(brn/dtk)



Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *