DPRD Halmahera Timur Soroti Tarif Oto Lintas

Irfan: Sepihak dan Membebani Masyarakat 

Irfan Karim.

HALTIM, BRN – Kesepakatan kenaikan tarif Oto lintas antara dinas
perhubungan dan para sopir Oto lintas, pada Senin kemarin mendapat sorotan dari
DPRD Halmahera Timur.

Irfan Karim
menyebut, selain dianggap sepihak, mereka juga menolak terlalu memberatkan ekonomi
masyarakat.

Wakil Ketua Komisi
III DPRD Halmahera Timur itu mengatakan, keputusan Kepala Dinas Perhubungan Halmahera
Timur, Dwi Cahyono menaikkan tarif Oto lintas perlu disoal. Pertama, tidak
dilakukan step by step dan pengambilan
keputusan tanpa kajian, dan yang kedua adalah terlalu prematur.

“Kami minta supaya
Kepala Dinas Perhubungan Dwi Cahyono mengkaji ulang kesepakatan mereka.
Mestinya pengkajian tarif dilakukan secara bertahap supaya tidak menimbulkan
polemik di tengah-tengah masyarakat. Kajiannya harus matang, terus apa yang
mereka jadikan dasar (kenaikkan tarif mobil lintas). Saya nilai dinas perhubungan
terlalu terburu-buru menaikan tariff angkutan. Ini yang kami tolak karena
dianggap terlalu membebani masyarakat,” kata Irfan, begitu disembangi Media
Brindo Grup (MBG) Selasa, 5 Maret 2022.

Politikus Partai NasDem
itu menyatakan, tarif baru yang disepakati tersebut lebih dulu dikaji sebelum
diberlakukan. 

“Kepala Dinas Perhubungan Dwi Cahyono bakal kita
undang dan kita minta keterangan terkait kesepakatan kenaikan tarif. Harus di kaji
lebih dalam, jangan hanya asal dikasi naik. Dampak kepada masyarakat juga harus
dipertimbangkan. Soal tarif ini sudah tidak wajar lagi, karena itu kami akan atur
waktu untuk panggil kepala dinasnya dan kita bicarakan pokok persoalan,”
ujarnya. (mal/red)