Dikbud Malut Turunkan Tim Data Sekolah

Imam Mahkdi Hasan

TERNATE, BRN –
Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku
Utara, rencananya dalam waktu dekat menurunkan tim ke sepuluh kabupaten kota.
Penurunan tim tersebut diduga berkaitan dengan temuan Komisi IV DPRD Maluku
Utara.

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Imam Makhdi Hasan menuturkan,
rencana penurunan tim untuk mendata sekolah di wilayah Maluku Utara itu sudah
dibahas dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Maluku Utara di Sekretariat DPR Maluku
Utara di Kelurahan Stadion, Ternate Tengah.

Dalam
rapat, lanjut Imam, pembicaraanya lebih banyak mengarah ke nasib guru honorer.
“Pada prinsipnya kami lebih fokus ke data. Di lain sisi saya baru kurang lebih tiga
bulan di lantik sebagai kepala dinas pendidikan dan kebuadayaan, di lain faktor
pandemik Covid-19 belum berakhir yang mana bekerja dengan system  work from home,” kata
Imam usai mengikuti bersama DPRD, Selasa (23/6).

Mantan
Kepala Dinas Pertambangan Maluku Utara ini menyebutkan, Rabu besok sudah
menugaskan timnya untuk turun ke kabupaten kota dan memulai mendata. Namun,
kata dia, pihaknya harus berkoordinasi dengan bupati masing-masing daerah.

“Takutnya
tim yang akan turun nanti di karantina selama 14 hari. Sementara surat tugas
yang diberikan hanya  5 hari dengan
anggaran yang tersedia,” ucapnya.

Ia
bilang, tim yang ditugaskan tersebut akan mengambil data berapa guru defenitif,
honorer dan sarana prasarana pendukung lainnya di masing-masing sekolah. Data
ini selanjutnya dicocokkan dengan data pokok pendidikan atau dapodik yang
pakai.

“Selama
ini data yang dipakai merupakan dapodik sebelumnya (lama), dan itu di input
dari sekolah. Kendalanya kalau di input dari sekolah, mereka lebih  penekanannya ke murid tidak kepada dasarnya,
kemudian setiap tahun bantuan yang turun juga selalu sama,” sebutnya.

“(mungkin)
juga karena kesalahan (kepala dinas) sebelumnya, yang tidak mendata dengan
jelas. Kemudian data yang kita sandingkan di dapodik itu tidak bisa digunakan,
karena mungkin kesalahan operator sekolah. Belakangan di kroscek, ternyata ada satu
operator sekolah menghendel 7 sekolah,” tambahnya. (han/red)

Baca Juga:

Anggaran Pengadaan Tanah Disperkim Malut Diduga Bermasalah