Brindonews.com
Beranda Headline Deprov Siap Buktikan Siapa Aktor Dibalik Pemotongan DAK Sekolah

Deprov Siap Buktikan Siapa Aktor Dibalik Pemotongan DAK Sekolah

Ketua Panja Deprov, Sahril Tahir

SOFIFI, BRNRupanya
sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara mengungkap
pungutan liar Dana Alokasi Khusus (DAK) ada titik terang. Sebab, ada sejumlah Kepala
Sekolah siap memberikan keterangan atas kebenaran pemotongan DAK sekolah sebesar
10 persen per sekolah.





Ketua
Panitia Kerja (Panja) Sahril Tahir yang juga sekertaris Komisi III DPRD Malut
kepada redaksi brindonews.com via handphone, Senin
(15/10/2018) mengatakan, bagi sekolah yang mendapatkan DAK wajib menyetorkan ke
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) dan Kepala Bidang SMA/SMK, Rustam
Panjab Provinsi Maluku Utara melalui beberapa oknum kepala sekolah yang
ditugaskan memungut.

“ Bayangkan
saja kepada Kadikbud Imran Yakub beserta kroninya tak tanggung-tanggung tiap
proyek dipatok senilai Rp 8 juta hingga Rp 10 juta. Bahkan juga ada sejumlah
proyek juga harus di kasih persen kepada Kadikbud Malut,” kata politisi
Gerindra itu.

Sahril juga membeberkan modus yang
digunakan. Setiap proyek pembangunan baik renovasi/rehab maupun bangun baru,
pengambilan gambar rancangan akan diminta uang sebesar Rp 8 – 10 juta. “ Harusnya
proyek ini tidak perlu diberikan, karena untuk anggaran operasionalpun telah
diatur, sehingga tidak boleh ada pemotongan apapun juga,” ujarnya.

Bahkan yang lebih parah lagi kata Sahril,
apabila masing-masing kepala sekolah tidak menuruti kemauan Kadikbud, mereka
diancam untuk dipindahkan ke tempat yang jauh dari jangkauan. ” Kepala sekolah
diancam dipindahkan ke tempat lain apabila tidak menuruti keinginan Kadikbud
Imran Yakub,” tetangnya. 





Masalah ini akan menjadi rekomendasi Panja
untuk dibentuk Pansus dalam rangka menungkapkan fakta penyalahgunaan dana BOS
dan potongan-potingan DAK fisik. Perlu diketahui sebagian besar kepala Sekoah
di 10 Kabupaten/Kota menyampaikan hal yang sama.

Sangat disesali dengan berbagai macam
kasus yang ada akan tetapi Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba masih
mempertahankan Imran Yakub sebagai Kadikbud Malut ini sangat di sayangkan “ Kenapa
gubernur selalu mempertahankan Imran Yakub dan Rustam Pajab. Kalau mau
pendidikan di Maluku Utara ini maju wajib hukumnya Imran Yakub dan Kroninya
diganti,” tegasnya. (tim/red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan