Brindonews.com


Beranda Headline Akademisi Nilai Pengadaan Mobil Baru Pemprov Hanya Memfasilitasi Diri

Akademisi Nilai Pengadaan Mobil Baru Pemprov Hanya Memfasilitasi Diri

ilustrasi

SOFIFI,BRN –  Pengadaan 12 unit
mobil dinas pemerintah provinsi Maluku Utara terkesan memfasilitasi diri, hal
ini di katakan akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Hendra
Kasim kepada wartawan via handphone Kamis (3/10/2019) 

Menurutnya, pengadaan mobil yang begitu banyak adalah
sebuah pemborosan anggaran. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang urgen untuk
dilakukan saat ini. Di tengah angka kemiskinan yang terus meningkat berdasarkan
data BPS, selain itu utang Provinsi cukup besar menurut saya pengadaan
kendaraan begitu banyak dengan nilai yang fantastis adalah pemborosan.





“ Sangat fantastis anggaran belanja 12 unit mobil baru
senilai Rp 6.550 miliar, katanya”

Kata dia, gubenur lebih peka dan sadar prioritas, mana
yang paling di butuhkan rakyat dan mana yang harus di prioritaskan oleh
masyarakat dan daerah. Pemda Provinsi tidak peka terhadap kebutuhan daerah dan
masyarakat. Pemerintahan ini tidak hanya pemborosan namun juga tidak tau mana
prioritas yang harus didahulukan. Inikan namanya hanya memfasilitasi diri saja

Terpisah Dekan Ilmu Pemerintahan Universitas Bumi Hijrah
Maluku Utara  Isra Muksin mengatakan belanja mobil dinas dari pemprov
malut sebesar Rp 6 M lebih merupakan pemborosan anggaran, bahkan belanja mobil
dinas tersebut tidak mendesak.





“ Alangkah bijaksana, pemprov malut mengalihkan anggaran
tersebut untuk kebutuhan dasar masyaratakat misalnya pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi,”ujarnya

Sebab, lanjut Isra, dengan harga kopra yang anjok saat
ini pemprov harusnya mengalokasikan anggaran sebanyak itu untuk pengembangan
ekonomi yang sifatnya produktif. Dengan kebijakan belanja mobil dinas tersebut
menggambarkan bahwa keberpihakan pemerintah terhdap masyarakat masih minim.
“Mestinya apararur menggunakan mobil dinas yang masih layak dipakai bukan
pengadaan mobil baru yang hanya menghabiskan anggaran daerah,”katanya

Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan, dan
jembatan yang belum tuntas serta hutang . pemprov yang menumpuk harusnya
diselesaikan bukan menghamburkan uang itu gaya hidup pejabat yang elitis.





“Harusnya, diperiode kedua AGK ini menunjukkan niat
baiknya untuk pembangunan daerah dengan efisiensi anggaran yang ada. Karena
selama satu periode sebelumnya keberpihakan gubernur terhadap masyarakat masih
minim. Hal ini dibuktikan dengan jalan lingkar halmahera yang belum
tuntas,”ungkapnya.

Ia menambahkan, Bahkan, infrastruktur dasar sofifi
sebagai ibu kota provinsi masih sangat minim dan memprihatinkan. Jika anggaran
sebanyak itu diarahkan pada sektor produktif maka sudah pasti melahirkan
implikasi positif terhadap pembangunan daerah karena jika hanya beli mobil
dinas maka tidak berimplikasi terhadap kinerja aparatur.





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan