Pimpin Apel Gabungan ASN, Gubernur Sherly Tekankan Disiplin, Peningkatan PAD, dan Perbaikan Layanan Publik

SOFIFI, BRN – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara di halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin (4/5/2026).

Apel tersebut dihadiri para staf ahli gubernur, asisten sekretariat daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Dalam arahannya, Gubernur Sherly menyampaikan sejumlah poin strategis hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025 hingga April 2026. Mulai dari disiplin administrasi kepegawaian, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pendidikan serta kesehatan.

Disiplin Administrasi ASN Jadi Sorotan

Gubernur menyoroti masih adanya keterlambatan sejumlah OPD dalam menginput data administrasi kepegawaian yang berdampak pada proses pembayaran gaji ASN secara elektronik.

Menurutnya, pengelolaan administrasi merupakan pekerjaan rutin yang memiliki tenggat waktu jelas setiap bulan dan harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.

“Ini merupakan peringatan pertama dan terakhir. Jika bulan berikutnya masih ada OPD yang terlambat menyampaikan data pendukung pembayaran gaji, maka akan diberikan catatan kinerja kepada kepala OPD, sekretaris, dan bendahara yang bersangkutan,” tegas Sherly.

Target PAD Rp1,5 Triliun untuk Jaga TPP ASN

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga mengingatkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah menyusul penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Regulasi tersebut menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD yang mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2027.

Dengan APBD Provinsi Maluku Utara saat ini mencapai sekitar Rp2,7 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun, pemerintah daerah menargetkan PAD tahun 2026 dapat meningkat menjadi Rp1,5 triliun.

“Apabila target PAD tidak tercapai, maka terdapat risiko tidak terpenuhinya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2027. Karena itu seluruh OPD harus berkolaborasi mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Maluku Utara Masih Peringkat 31 Secara Nasional

Gubernur juga memaparkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri pada April 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Provinsi Maluku Utara berada di peringkat ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Sherly, salah satu persoalan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah adalah belum terintegrasinya data antar-OPD sehingga menghambat proses penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Selama satu setengah tahun terakhir, tantangan terbesar kita adalah ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi. Padahal data menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembangunan,” ungkapnya.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas

Hasil efisiensi anggaran pemerintah daerah, lanjut Sherly, akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna memperkuat konektivitas antarwilayah di Maluku Utara.

Pekerjaan lapis penetrasi (lapen) akan menggunakan skema kontrak payung yang disebut menjadi salah satu yang pertama diterapkan di Indonesia.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas.

“Dengan konektivitas yang baik, akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa,” katanya.

Pemprov Perluas Akses Pendidikan dan Beasiswa

Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan seperti PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, serta perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan.

Selain itu, kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan IPB University juga telah dilakukan untuk mendukung program beasiswa jenjang magister (S2) bagi ASN.

Sherly mengajak ASN maupun masyarakat yang berminat melanjutkan pendidikan untuk memanfaatkan peluang tersebut melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun Dinas Pendidikan.

Gubernur juga meminta seluruh jajaran pemerintah aktif menyosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang telah dibuka secara daring melalui jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi.

Kualitas Layanan Kesehatan Harus Ditingkatkan

Pada sektor kesehatan, Sherly memberikan perhatian khusus kepada seluruh direktur rumah sakit daerah agar segera melakukan pembenahan layanan kesehatan.

Menurutnya, meskipun alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan telah meningkat pada tahun 2025, kualitas layanan pada tahun 2026 masih membutuhkan perbaikan yang signifikan.

“Ini menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat Maluku Utara. Karena itu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Gubernur mengingatkan seluruh ASN bahwa setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Total belanja pegawai mencapai Rp1,2 triliun. Anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” pungkas Sherly.