Unipas Morotai Masih ‘pikir-pikir’ Soal Biaya Kuliah Gratis

MOROTAI, BRN –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai menyediakan biaya kuliah gratis
bagi mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Morotai. Pendidikan gratis ini
meliputi biaya semester, ujian proposal, skripsi serta akhir studi atau wisuda.

Wakil
Rektor II Unipas Morotai, Irfan Hi. Abd Rahman membenarkan adanya alokasi
anggaran tersebut. Meski mengakui seluruh biaya pendidikan, petinggi kampus
masih perlu pembahasan di internal dalam rapat senat pada 28 Agustus 2019 pekan
ini.

“Semua
biaya akan di tangung pemerintah daerah. Namun, sejauh ini tawaran itu belum
diputuskan atau bakal di terima atau tidak. Tanggungan biaya dibawa dan di
bahas dalam rapat senat,” kata Irfan, Senin (26/8).

Irfan
menyebut civitas Unipas tidak langsung menerima tawaran begitu saja. Butuh
kepastian hukum semacam regulasi atau penegasa satu tingkat diatas peraturan
bupati. “Paling tidak ada peraturan daerah yang memayungi kebijakan atau
program pendidikan gratis,” katanya.

Menurutnya,
jaminan free SPP sebelumnya tidak ada kepastian hukum. Pemkab dan kampus hanya
menjalin kerjasama atau MoU sebagaimana peraturan bupati nomor 8 tahun 2018
tentang wajib belajar 16 tahun.

“MoU
berlakunya 2018-2022.  Disisi lain
regulasi jaminan SPP tidak berkekuatan hukum dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau
misalnya kepemimpnan bupati berakhir 2022 lalu kelanjutan seperti apa ?, boleh
jadi, terjadi juga regulasi sehingga dapat memunculkan resistensi internal
Unipas,” tanya Ifran.

Irfan memandang
perlu adanya tanggungan biaya pendidikan gratis. Meski begitu, dia meminta
pemkab untuk berdiskusi dengan DPRD setempat menyangkut  kemungkinan-kemungkinan lain termasuk implikasi
jaminan kuliah gratis.

“Selain
itu, alokasi anggarannya bersumber dari APBD 2019.

Pihak kampus
apresiasi regulasi ini. Kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD komitmen
menyelenggarakan pendidikan gratis selamanya dengan segala konsukensi yang
menyertainya,” katanya.

Baca Juga:

Dikbdu Malut Intens Pendataan Asset

“Misalnya
biaya pendidikan naik seiring bertambah jumlah kebutuhan dan mahasiswa, maka
otomatis biaya yang dikeluarkan pemerintahan daerah ikut bertambah,” sambungnya.
(fix/red)