RKPD Pemprov Malut Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
|
| Samsuddin A. Kadir saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dalam pembukaan RKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 di Sahid Bela Hotel Ternate. |
TERNATE,
BRN– Musyawarah Rencana
Pembangunan Daerah atau RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2023 resmi
dilaksanakan, Senin, 18 April. Kegiatan berpusat di Sahid Bela Hotel Ternate
itu dibuka oleh Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.
Samsuddin berharap, perencanaan pembahasan yang menghasilkan
rancangan-rancangan kerja perangkat daerah ini medorong pertumbuhan ekonomi di
Maluku Utara.
Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, kata Samsuddin, naik sebesar 16,40
persen dari target sebesar 9,28 persen pada RKPD tahun 2021. Kenaikan serupa
terjadi pada indeks pembangunan manusia (IPM).
“IPM Provinsi Maluku Utara naik dari 68,49 poin tahun 2020 menjadi 68,76
pada tahun 2021. Semua semua kompomen pembentuk IPM mengalami kenaikan,” Sebut
Samsuddin ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara Abdul Gani
Kasuba dalam pembukaan RKPD.
Sedangkan tingkat pengangguran turun dari 5,15 persen menjadi 4,71
persen. Trend Penduduk miskin pun turun dari 6,97 persen menjadi 7,38 persen per
September 2021. Indeks rasio kini mengalami penurunan dari 0,33 menjadi 0,30
poin.
Sementara target makro pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2023, meliputi
IPM sebesar 69,91 hingga 70,71 poin. Pertumbuhan ekonomi 11,89 sampai 12,6
persen. Jika tareget terealisasi, maka rasio yang diharapkan menurun menjadi
0,254 poin. Kemudian angka kemiskinan ditargetkan sebesar 5,91 persen, tingkat
pengangguran 4,69 persen.
“Indikasi-indikasi makro sebagaimana disebutkan memberikan catatan bagi
perangkat daerah. Diharapakn kabupaten kota
lebih bersinergi untuk mengefektifkan langkah-langkah intervensi yang lebih
baik lagi pada perencanaan pelaksanaan tahun 2023. Oleh karenanya saya minta
keseriusan kepala perangkat daerah dan jajarannya guna mengoptimalkan
pembahasan yang berproses hingga pada RKPD yang menjadi dasar KUA-PPAS dan APBD
tahun 2023,” katanya.
Ketua Panitia RKPD Provinsi Maluku Utara, Sarmin Adam menambahkan, tujuan
dilaksanakannya forum lintas perangkat daerah yaitu menyelaraskan program
maupun sub kegiatan. Terutama mempertajam indikator serta target kinerja
program, optimalisasi pencapian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas
pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, termasuk penyesuaian pendanaan dan
kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.
“Forum lintas perangkat daerah yang dilaksanakan pada saat ini yakni
membahas rancangan renja perangkat daerah provinsi dengan menggunakan prioritas
program kegiatan dan sub kegiatan yang di hasilkan dari musrembang RKPD
kabupaten kota. Tema yang di pakai pada kegiatan ini yaitu mengakselerasi transformasi struktural untuk kemandirian dan daya saing,”
ujarnya.
(red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
